Hanya Minta Karakteristik Mentawai Dicantumkan, AMB Desak DPR RI Revisi UU Provinsi Sumbar

Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) menilai Undang-undang Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 tahun 2022 tidak mengakomodir kebudayaan Mentawai.

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: afrizal
TribunPadang.com/WahyuBahar
Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) melakukan konferensi pers perihal polemik UU Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Senin (1/8/2022). Aliansi menganggap UU tersebut tidak mengakomodir kebudayaan Mentawai. 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) menilai Undang-undang Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 tahun 2022 tidak mengakomodir kebudayaan Mentawai.

Ketua AMB Yosafat Saumanuk mewakili 11 organisasi dan lembaga yang beraliansi menolak keras pengkerdilan budaya Mentawai di dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Dilanjutkannya, AMB mendesak DPR RI untuk meminta maaf karena diduga lalai dalam menghargai, menghormati, dan melindungi keberadaan kebudayaan Mentawai sebagai salah satu keberagaman yang ada di Sumbar.

Baca juga: Soal Pasal 5 Ayat C UU Provinsi Sumbar, Feri Amsari: Bicara Karakteristik, Bukan Penerapan Hukum

Baca juga: Satu Unit Kapal Terbakar di Dermaga Tuapejat, Kepulauan Mentawai

"Kami mendesak agar UU Nomor 17 tahun 2022 direvisi dengan menambahkan dan mengakomodir keberadaan kebudayaan Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatera Barat," kata Yosafat pada Senin (1/8/2022).

Dalam Pasal 5 huruf C UU Nomor 17 tahun 2022 yang berbunyi "Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat."

Keberadaan Pasal 5 huruf C inilah yang diduga mengerdilkan dan pengucilan terhadap budaya Mentawai yang ada dan eksis di Sumbar.

"Kami mempertanyakan niatan dari DPR RI dari daerah perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang seolah-olah menganggap kami tidak ada di Sumbar," lanjutnya.

Tentu saja, kata dia, aliansi masyarakat Mentawai ini merasa didiskriminasi secara budaya dengan tidak memasukkan suku Mentawai sebagai karakteristik dari UU ini.

Dikatakannya, aliansi tidak menggugat UU Provinsi Sumbar secara penuh, namun hanya meminta karakteristik Mentawai dicantumkan, entah itu lewat penambahan pasal atau penambahan ayat dalam pasal 5.

Ketua Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) yang juga tergabung dalam AMB, Heronimus Eko Pintalius Zebua menambahkan, sebelumnya aliansi sudah melakukan diskusi publik sebelum UU ini diteken oleh Presiden Jokowi.

Polemik ini, kata dia, juga menjadi pembicaraan tersendiri bagi masyarakat Mentawai.

"Makanya ada konsolidasi nasional, tindak lanjutnya hari ini lewat pernyataan sikap bersama," kata dia.

Adapun kedepannya, sesuai aturan perundang-undangan bahwa UU yang sudah diresmikan bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan AMB akan menempuh jalan itu untuk melakukan uji materil (Judicial Review) ke MK.

Terpisah, pakar hukum tata negara Feri Amsari tak menampik bahwa UU ini punya kelemahan pada Pasal 5 C.

"Memang ada kelemahan, misalnya soal pasal 5 ayat C, yang menyatakan karakteristik masyarakat di Sumatera Barat, yang lebih mengarah pada karakteristik orang Minangkabau saja," ujar dia.

Padahal, katanya, wilayah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya terdiri dari orang Minangkabau, karena ada orang Mentawai dan lainnya.

Dikatakannya, UU ini memang tidak terlalu dalam merangkul seluruh etnis yang ada di Sumbar. (*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved