Penanganan Covid

SKB 4 Menteri Soal Pembelajaran, Budi Gunadi Sadikin: Pendidik dan Tenaga Kependidikan Wajib Vaksin

Surat Keputusan Bersama (SKB) terbaru mengenai pembelajaran di masa pandemi Covid-19 baru-baru ini telah terbit

Editor: Emil Mahmud
tribunPadang.com/RimaKurniati
Ilustrasi: Suasana vaksinasi Covid-19 sejumlah siswa SMP di Padang, Rabu (8/9/2021) 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Surat Keputusan Bersama (SKB) terbaru mengenai pembelajaran di masa pandemi Covid-19 baru-baru ini telah terbit.

Pemerintah menerbitkan SKB terbaru mengenai pembelajaran di masa pandemi Covid-19 oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Langkah ini, merupakan penyesuaian SKB tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Hal-hal baru yang tertuang dalam SKB ini antara lain tentang vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Baca juga: Peringatan Dini: Jumat, 24 Desember Sirkulasi Siklonik, hingga Konfluensi di Perairan Barat Sumatera

Baca juga: SMA di Provinsi Sumbar Sudah Diizinkan Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa di dalam SKB terdahulu, satuan pendidikan yang mayoritas PTK-nya sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas, dan PTK yang belum divaksin disarankan mengajar secara jarak jauh.

Hal tersebut kini dipertegas agar kesehatan dan keselamatan warga sekolah lebih terjamin, yakni PTK harus sudah divaksin.

"Kini, cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM terbatas. Selain itu, untuk mengajar PTM terbatas PTK harus divaksinasi," kata Budi Gunadi melalui keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021.

Selain bahwa untuk mengajar PTM terbatas PTK harus divaksinasi dan cakupan vaksinasi PTK kini mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik.

Hal baru lainnya adalah tentang penghentian PTM terbatas jika ada temuan kasus konfirmasi Covid-19.

Jika SKB terdahulu mengatur ditutupnya sekolah dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3x24 jam apabila ada temuan kasus konfirmasi Covid-19.

SKB yang baru mengatur penghentian yang lebih lama, yakni 14x24 jam untuk menjamin keamanan bersama.

"Penghentian PTM terbatas dilakukan jika terdapat klaster penularan COVID-19, angka positivity rate hasil ACF di atas 5 %, dan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam diatas 5 %," ucap Budi.

Baca juga: Pasar Murah di Kota Padang, 20 Ribu Liter Minyak Goreng Digalang Dinas Perdagangan, dan Apical

Hal tersebut dapat terpantau dari dashboard yang dapat diakses sekolah dan pihak terkait.

Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity rate di bawah 5 %, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved