Breaking News:

Gubernur Harus Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2022 Paling Lambat 21 November, Menaker: UMK Susul UMP

Para gubernur se-Indonesia harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021 mendatang

Editor: Emil Mahmud
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah saat diwawancarai para wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA – Para gubernur se-Indonesia harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021 mendatang.

Selain itu, penetapkan UMK atau upah minimum kota / kabupaten, harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) da Fauziyah dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa (16/11/2021), terkait upah minimum provinsi dan upah minimum Tahun 2022 mendatang. 

Baca juga: Selama Pandemi Covid-19, Menaker Ida Fauziyah: Jumlah Pekerja Informal Naik Hampir 60 Persen

Ida Fauziyah mengatakan upah minimum Tahun 2022 mendatang akan ditetapkan para gubernur seluruh Indonesia nantinya.

“Dikarenakan tanggal 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021,” kata Menaker RI, Ida Fauziyah pada Selasa (16/11/2021).

Hal ini juga telah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur.

Ida mengatakan pihaknya di Kemnaker telah menyampaikan data-data yang bersumber dari BPS dalam penetapan upah minimum kepada seluruh gubernur.

Dengan demikian seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai ketentuan dan sekaligus mencermati kondisi di daerahnya berdasarkan indikator makro daerahnya.

Baca juga: Apa Syarat Pekerja yang Menerima Bantuan Subsidi Gaji? Ada 7 Kriteria Berdasarkan Permenaker

Baca juga: Bantu Pemerintah Cegah & Tanggulangi Covid-19 PT Semen Padang Raih Penghargaan Platinum dari Menaker

“Hal tersebut dikarenakan data BPS yang kami sampaikan memuat data-data ekonomi dan ketenagakerjaan dari mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan, hingga pengangguran terbuka,” ujarnya.

Menaker Ida mengatakan semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 atau Omnibus law adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved