Breaking News:

Masuk Mall dan Swalayan di Sumatera Barat Kini Harus Bawa Bukti Vaksin, Bukan Saja Pengunjung

Di dalam aturan baru PPKM Level 4 ini, Mahyeldi mewajibkan vaksin bagi pengunjung mall dan swalayan melalui aplikasi PeduliLindungi.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Petugas security dibantu Pollux National Network Mal Paragon Semarang membantu pengunjung melalukan scan barcode untuk mengetahui bukti vaksinasi sebelum masuk Mal Paragon dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, Selasa (10/8/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menerbitkan aturan baru terkait kegiatan masyarakat selama PPKM Level 4.

Satu di antaranya ialah penggunaan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat kegiatan di tempat publik.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor:400/98/Dag/IX-2021 tentang Pemberlakuan Wajib Vaksin pada Mall/Swalayan/Minimarket di Sumatera Barat.

Di dalam aturan baru PPKM Level 4 ini, Mahyeldi mewajibkan vaksin bagi pengunjung mall dan swalayan melalui aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: UPDATE Corona Sumbar hingga 7 Oktober 2021 Pagi: Tambah 36 Kasus, Total 89.470 Warga Terinfeksi

Baca juga: Disdik Sumbar: Sesuai Aturan Wilayah PPKM Level 4 Tidak Diperbolehkan untuk Sekolah Tatap Muka

“Setiap pengunjung yang masuk, pedagang dan pegawai mall/pusat perbelanjaan/swalayan/supermarket wajib menunjukan bukti vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi,” demikian tertulis dalam surat edaran yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi pada 30 September 2021 tersebut.

Kemudian, bagi pengunjung yang belum mendapatkan vaksinasi karena alasan kesehatan, pengunjung dapat menunjukan hasil negatif tes swab antigen maksimal 1×24 jam atau hasil negatif tes PCR maksimal 2×24 jam. 

Serta wajib menunjukan surat keterangan dari dokter.

“Dalam rangkat percepatan vaksinasi covid-19 di mall/pusat perbelanjaan/swalayan/supermarket di kabupaten dan kota, kiranya saudara dapat melakukan vaksinasi massal bagi pegawai, pedagang dan pengunjung dengan berkoordinasi melalui Dinas Kesehatan Pemprov Sumbar,” sambung surat tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi membenarkan surat tersebut.

"Iya suratnya benar, yang memberlakukan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota," singkat Arry.

Ia berharap hal tersebut dapat mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Ia menyebut, dengan secepatnya tercapainya herd immunity diharapkan Sumbar umumnya dan Indonesia khususnya dapat segera keluar dari krisis kesehatan yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun ini. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved