Pemerintah Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen, Mendes PDTT: Bumdes atau Bumnag Jadi Skala Prioritas

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2024.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Padang Pariaman, Rabu (27/8/2021) siang.

"Pak Gubernur, tugas saya ialah percepatan pemulihan ekonomi nasional level desa," kata Abdul Halim.

Menurutnya kunci pemulihan ekonomi nasional level desa ialah harus digerakkan di desa, tidak boleh supradesa.

Baca juga: Menteri Jokowi Ramai Kunjungi Sumbar, Mendes PDTT Abdul Halim: Memang Menjadi Perhatian Semua

Baca juga: Di Hadapan Mendes PDTT, Gubernur Sumbar Bicara Basis Nagari: Kami akan Berikan yang Terbaik

"Hal itulah fokus pada desa wisata, Bumdes atau Bumnag menjadi skala prioritas dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan di tingkat desa," terang Abdul Halim.

Abdul Halim menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan pilot project penurunan kemiskinan ekstrem untuk 7 provinsi, masing-masing provinsi diambil lima kabupaten.

Kemudian di masing-masing kabupaten diambil lima kecamatan, di masing-kecamatan diambil desa termiskin terbawah sampai habis artinya tidak ada lagi warga miskin ekstremnya di daerah itu.

Ia mencontohkan dalam satu kecamatan ada 20 nagari atau desa, kemudian disisr dari bawah dan harus punya data by name by address supaya terlihat fokusnya.

"Ini akan menjadi pilot project yang target presiden pada 2024, kemiskinan ekstrem di Indonesia sampai pada titik nol persen. Mudah-mudahan bisa terwujud dan nanti Insya Allah pada saatnya akan sampai ke Sumbar," kata Abdul Halim.

Ia menjelaskan prinsip dari penurunan kemiskinan ada dua, pertama pengurangan pengeluaran, bagaimana warga desa semakin kecil pengeluarannya dengan BPJS kesehatan dijamin pemerintah sehingga tidak butuh pengeluaran untuk urusan kesehatan.

Kemudian dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), misalnya.

Lalu, pendidikan dijamin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ia berharap warga desa utamanya warga miskin tidak mengeluarkan dana untuk kebutuhan pendidikan.

Hal tersebut dilakukan dalam satu sisi penurunan kemiskinan dengan mengurangi pengeluaran, disisi lain meningkatkan pendapatan.

"Ini akan mampu mengentaskan kemiskinan. Ini sedang diupayakan, kita ingin di desa-desa ada geliat ekonomi salah satunya melalui desa wisata, Bumnag atau Bumdes dan berbagai usaha yang  yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah," jelas Abdul Halim. (*)