Breaking News:

RSUD Kota Pariaman Sudah jadi BLUD, Gubernur Sumbar Ungkap Keuntungannya

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, bahwa struktur pengelolaan RSUD Pariaman ialah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/WAHYU BAHAR
Gubernur Sumbar Mahyeldi kunjungi RSUD Kota Pariaman pada hari Rabu (28/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, bahwa struktur pengelolaan RSUD Pariaman ialah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Ini kan sudah BLUD, kita punya tanah di belakang seluas 2,1 hektare, maka dari itu BLUD bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, tak mesti dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujar Mahyeldi saat ditemui wartawan di RSUD Pariaman, Rabu (28/7/2021) siang.

Mahyeldi mengatakan, bahwa tujuannya mengunjungi RSUD Kota Pariaman ialah supaya ke depannya sarana prasarana dan pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik, untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Kunjungi RSUD Pariaman, Gubernur Sumbar Minta Schedule yang Baik untuk Pasien Covid-19

Ia mengemukakan bahwa dibuatnya BLUD, dimaksudkan untuk memudahkan mekanisme atau pola rumah sakit.

"Jadi uang yang terkumpul bisa langsung digunakan, ndak mesti harus melalui Pemerintah Provinsi, itulah keuntungan BLUD," sebut Gubernur Sumbar tersebut.

Seperti diketahui, RSUD Pariman merupakan rumah sakit tipe B di Sumbar.

Kata dia, rumah sakit tipe B ini tentu melayani rumah sakit tipe C dan D yang ada di kabupaten/kota lainnya di Sumbar.

Baca juga: Semen Padang FC Masih Bisa Latihan saat Tim Lain Sudah Setop, Weliansyah: Kita Syukuri Saja

"Artinya keberadaan rumah sakit ini sangat strategis sebagai rujukan dari rumah sakit lainnya di 4 daerah lainnya, yaitu dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman," jelas Mahyeldi.

Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018.

BLUD Pada BAB I Pasal 1 poin 1 dalam peraturan tersebut dimaksudkan sebagai sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas yang dimaksudkan pada poin 1 tersebut adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untukmeningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved