Isu Muktamar Luar Biasa PKB

Ketua Dewan Syuro PKB Kota Padang Iswandi: Saya Siap Hadir di Muktamar Luar Biasa

Ketua Dewan Syuro PKB Kota Padang Iswandi: Saya Siap Hadir di Muktamar Luar Biasa

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
kolase TribunKaltara.com / Tribunnews dan Istimewa
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Belakangan beredar isu gerakan untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) atau kongres luar biasa PKB karena daerah-daerah kecewa terhadap kepemimpinan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus AMI 

Menurutnya, MLB bisa saja terjadi karena memang banyak di daerah-daerah yang kecewa terhadap kepemimpinan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus AMI.

"Banyak mereka yang kecewa terhadap kepemimpinan di DPP."

"Tentunya masing-masing mereka memiliki alasan yang berbeda. Kita pun di Sumbar juga merasakan," ujar Iswandi Muchtar saat dihubungi TribunPadang.com, Rabu (14/4/2021)

Baca juga: Isu Muktamar Luar Biasa di Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua PKB Sumbar: Enggak Ngaruh!

Iswandi mengaku, AD/ART di PKB sudah tidak dipedulikan lagi dan diinjak-injak.

Sementara, kata dia, kalau berpartai politik dan berorganisasi AD/ART harus menjadi pedoman sebab AD/ART merupakan "kitab suci".

"Ini terbukti dengan pelaksanaan Muswil di seluruh Indonesia, itu seakan-akan sudah ditetapkan oleh DPP orang-orangnya, siapa yang akan jadi ketua," ungkap Iswandi.

Iswandi menganggap Muswil itu tidak ada.

Dapat dikatakan, lanjutnya, Muswil itu abal-abal.

"Kebetulan di Sumbar juga belum Muscab. Semestinya, sudah harus dilaksanakn Muscab. Kemarin katanya Muspim untuk menentukan jadwal. Ternyata masih diundur, menunggu Pra Muscab, Pra Muscab apaan? bisa jadi mereka masih mencari sosok yang mau bayar. Bisa dikatakan begitu untuk menjadi Ketua DPC," jelas Iswandi.

Selain itu, Iswandi juga melihat ketika pelaksanaan Pilkada serentak 2020, itu para kandidat bayar mahal ke DPP.

Sementara yang mencari suara Pileg ialah kader di daerah, tidak ada disampaikan kepada kader terkait pelaksanaan Pilkada.

"Itu diambil alih semua oleh DPP. Itu pengakuan dari beberapa kandidat," ucap Iswandi.

Kemudian ketika Pilkada serentak, kata dia, kandidat diminta melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

Ternyata, yang ditetapkan yang tidak ikut uji kelayakan.

"Artinya yang bayar kepada DPP, itu yang diloloskan mendapat surat mandat untuk didukung. DPP seperti perusahaan, Cak Imin sudah keterlaluan. Sudah di luar batas," ungkap Iswandi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved