Breaking News:

Komitmen Bapas Kelas I Padang Menuju Zona Integritas Reformasi Birokrasi

Balai Pemasyrakatan (Bapas) Kelas I Padang berkomitmen dalam mendukung kebijakan Pemerintah dan Kementerian untuk mewujudkan Instasi Pemerintahan yang

ist
Komitmen Bapas Kelas I Padang Menuju Zona Integritas Reformasi Birokrasi 

TRIBUNPADANG.COM - Balai Pemasyrakatan (Bapas) Kelas I Padang berkomitmen dalam mendukung kebijakan Pemerintah dan Kementerian untuk mewujudkan Instasi Pemerintahan yang bebas dari Korupsi.

Hadirnya Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi menjadi pijakan bagi Bapas Padang untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM).

Kepala Bapas I Padang Karto Rahardjo Bc. IP, S. H, M. H mengungkapkan tujuan peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Bapas Kelas I Padang

“Pada tanggal 02 Februari 2021 telah dilakukan Pelaksanaan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Tahun 2021 di  Bapas Padang yang saya pimpin langsung dan diikuti Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang," ujar Karto Rahardjo.

Pada Kegiatan tersebut Kepala Bapas I Padang Karto Rahardjo secara tegas menghimbau agar seluruh  pegawai di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang  mampu menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum perbaikan kinerja agar tercapainya predikat WBK.

Apel Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas ini adalah pondasi yang kuat untuk mewujudkan komitmen Bapas Kelas I Padang menjadi Zona yang bersih dari korupsi, bebas dari pungli dan gratifikasi, serta dalam upaya Bapas Padang melakukan Reformasi Birokrasi.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

“Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian yang baik, efektif dan efisien,” terang Ketua Pelaksana Zona Integritas (ZI) Bapas Kelas I Padang, Nurmala Agustusina.

Selain itu Nurmala juga menyampaikan harapan Kepala Bapas untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN,  yang nantinya berwujud peningkatan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. (*)

Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved