Breaking News:

Kudeta Myanmar: Facebook Awasi Konten Unggahan Militer, AS Jatuhkan Sanksi pada Junta

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada pemerintah militer atau junta Myanmar, Kamis (11/2/2021) waktu setempat atau Jumat (12/2/2021)

Editor: Emil Mahmud
KWTX
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden. 

TRIBUNPADANEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada pemerintah militer atau junta Myanmar, Kamis (11/2/2021) waktu setempat atau Jumat (12/2/2021) WIB.

Dilansir dari Channel News Asia melaporkan sanksi AS itu menargetkan 10 pejabat militer, termasuk Min Aung Hlaing, yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, (Senin (1/2/2021).

Pemerintahan Joe Biden juga memasukkan tiga perusahaan permata dan giok yang diduga dimiliki atau dikendalikan oleh militer.

Sebelumnya, Min Aung Hlaing dan jenderal senior lainnya sudah berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.

Dengan diberikannya sanksi, akses junta terhadap dana pemerintah yang disimpan di AS sementara terblokir.

Adapun atas tindakan-tindakan militer tersebut, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan membahas Negeri Seribu Pagoda itu pada sesi khusus, Jumat (19/2/2021) mendatang.

Baca juga: Kudeta Myanmar: Kondisi Perempuan yang Tertembak saat Protes Mengalami Kritis

Baca juga: Kapal Induk AS Latihan di Laut China Selatan, China: Pertunjukan Kekuatan, Membuat tidak Kondusif

Lebih lanjut, perusahaan media sosial Facebook dikabarkan akan mengawasi hingga menghapus konten-konten yang dijalankan oleh junta.

Pengawasan itu dilakukan setelah Facebook mengindikasi adanya tindakan melanggar aturan oleh junta, yaitu junta terus menyebarkan informasi yang salah atau hoaks di media sosial setelah merebut kekuasaan.

Sementara itu, hingga hari ini, Jumat (12/2/2021) para pengunjuk rasa anti kudeta masih menentang seruan junta yang meminta mereka menghentikan aksi protes.

Para pengunjuk rasa yang berjumlah ratusan ribu orang itu kini mendesak AS untuk memperketat sanksi yang dijatuhkan pada para jenderal yang berkuasa.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved