Breaking News:

Penanganan Covid

Barcode di Kemasan Vaksin Covid-19, Pengamat: Upaya Pencegahan Potensi Korupsi

Upaya pemerintah dalam pemberian barcode di kemasan vaksin Covid-19 sejauh ini mendapat tanggapan dari pengamat

Editor: Emil Mahmud
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi: Tenaga kesehatan menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Bungsu, Jalan Veteran, Kota Bandung, Senin (18/1/2021). 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Upaya pemerintah dalam pemberian barcode di kemasan vaksin Covid-19 sejauh ini mendapat tanggapan dari pengamat dan pakar.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai langkah pemberian barcode sebagai bentuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

“Menurut saya memang barcode di setiap kemasan vaksin lebih efisiensi dan efektif yang arahnya untuk mencegah korupsi,” ujar Trubus, Selasa (19/01/2021).

Menurutnya, sistem barcode juga berguna untuk menghindari vaksin illegal yang diselundupkan dari pasar gelap, sebab permintaan vaksin yang tinggi.

“Jangan kan itu kemarin saja tes antigen banyak yang dipalsukan, jadi menurut saya untuk menghindari pemalsuan-pemalsuan kemudian sekaligus mencegah mengenai korupsi dan maladeministrasi,” imbuhnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Klenteng See Hien Kiong Tidak Terima Kunjungan Wisatawan

Baca juga: Kisah Nelayan Mentawai Bertahan di Punggung Perahu Setelah Dihantam Badai, Dulu Pernah Mati Mesin

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat wacana presiden untuk memangkas eselon III dan IV dengan digantikan robot memungkinkan timbul resistensi ASN, terlebih di daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat wacana presiden untuk memangkas eselon III dan IV dengan digantikan robot memungkinkan timbul resistensi ASN, terlebih di daerah. (Tangkapan Layar Kompas TV)

Lebih lanjut, dia bilang, pemerintah sebaiknya membuat pemetaan wilayah untuk mendahulukan atau memprioritaskan wilayah yang berkategori merah dibandingkan dengan wilayah berzona hijau.

“Sekarang kan masih PPKM, yang PPKM itu kan ada daerah misalnya Banten saja baru Tangerang Raya, Jawa Barat cuma Depok, Bogor sama Bekasi ditambah Bandung Raya, jadi itu wilayah-wilayah kategori merah, itu menurut saya harus diprioritaskan,” ungkapnya.

Baca juga: Sebaran Kasus Covid-19 Padang, 13.128 Positif, 12.484 Sembuh dan 265 Meninggal

Baca juga: Update Corona Indonesia - 12 Januari 2021: Bertambah 10.047 Kasus, Jadi Total 846.765 Positif

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyiapkan barcode dua dimensi di setiap kemasan vaksin.

Upaya ini untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pendistribusian vaksin maupun saat proses vaksinasi Covid-19.

Proses vaksinasi Covid-19 pun akan dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Melalui kode batang tersebut, setiap pergerakan vaksin menuju masyarakat yang disasar bisa dipantau serta kemungkinan terjadinya data ganda bisa dihindari.

“Kementerian BUMN menyiapkan sistem salah satunya bagaimana di vaksin itu ada barcode-nya, jadi sampai mobil itu bisa dipantau sehingga sampai ke provinsi dengan baik. Kami berharap setelah sampai ke provinsi juga hingga ke daerah terpencil terjaga baik," kata Erick Thohir di Gedung KPK Jakarta, Jumat (8/1/2021).(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pakar: Barcode di Kemasan Vaksin Covid-19 Cegah Potensi Korupsitak

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved