Kebijakan Apa yang Diambil Selama Pemerintahan Kolonial Berlangsung?

TRIBUNPADANG.COM - Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung?

Pertanyaan tersebut merupakan soal Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 22, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 edisi revisi 2017.

Halaman 22 terdapat pada Pembelajaran 2 Subtema 1 tentang Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan.

Berikut Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 halaman 22: 

Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung?

Jawaban: 

Inggris :

-Sistem sewa tanah
-Pembagian wilayah pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan
-Kerja rodi

Belanda :
-Penyerahan hasil bumi
-Tanam paksa
-Undang-undang agraria
-Kerja rodi

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK JAWABAN LENGKAPNYA:

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 Halaman 22, 23, 24, 25, 26, dan 28, Subtema 1 Pembelajaran 2

Ayo Membaca

Peristiwa-Peristiwa pada Masa Pemerintahan Kolonial Inggris

Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811.

Kebijakan di Bidang Ilmu Pengetahuan
1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.
2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi.
3. Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.

Kebijakan di Bidang Ekonomi
1. Menghapus contingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah (land-rente).
2. Semua tanah dianggap milik negara. Maka, petani harus membayar pajak sebagai uang sewa.

Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut.
1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.
2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani.
3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles.
4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.