Ketua DPRD Sumbar Soal Vaksin Covid-19, Kalau Pimpinan Forkompinda yang Pertama Divaksin, Harus Siap

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Vaksin Covid-19 tahap pertama untuk Sumbar sudah tiba di Gudang milik Dinas Kesehatan Sumbar, Selasa (5/1/2020).

Terkait vaksin, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, sebagai penyelenggara daerah DPRD punya kewajiban untuk bisa mensukseskan pendistribusian vaksin.

Menurut Supardi, yang terpenting adalah masyarakat paham betul vaksin baik digunakan untuk melawan Covid-19. 

Baca juga: Gubernur Irwan Prayitno Orang Pertama Divaksin Sinovac di Sumbar, Vaksinasi Mulai 14 Januari 2021

Baca juga: Kesiapan Pemkab Solok Selatan Lakukan Vaksinasi Covid-19, Jadwal Pelayanan Senin hingga Sabtu

Sehingga ketika nanti akan dilakukan vaksin maka tidak akan ada penolakan dari masyarakat yang khawatir.

"Yang paling penting itu bagaimana kita bisa meyakinkan kepada masyarakat, bahwasanya vaksin itu merupakan salah satu ruang bagi kita untuk bisa mengantisipasi penyebaran Covid-19," kata Supardi, Kamis (7/1/2021).

Kemudian, untuk menghindari kekhawatiran masyarakat akan keamanan vaksin corona maka pejabat Forkopimda Sumbar harus siap mendapatkan vaksin terlebih dahulu.

Oleh karena itu seluruh stakeholder, baik itu Gubernur, DPRD, Bupati, Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat harus mensosialisasikan vaksin sehingga tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk nanti divaksin.

"Kita (DPRD) jelas siap divaksin. Soal jadwalnya, belum mendapat informasi," tutup Supardi. (*)

Irwan Prayitno Pertama

Sebanyak 36.920 dosis vaksin Sinovac sudah tiba di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno akan menjadi orang pertama yang akan divaksin saat vaksinasi perdana 14 Januari 2021 tersebut.

"Ya benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan disuntik vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021."

Baca juga: Dosis Vaksin Tak Cukup untuk 27 Ribu SDM Kesehatan di Sumbar, Siapa yang Didahulukan?

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Padang Sasar Tenaga Kesehatan, Kadiskes: Sudah 9200 Orang Terdata

"Sedangkan untuk pejabat daerah seperti Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pejabat forkopimda yang lain divaksin pada 14 Januari," tutur Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi.

Ia menyatakan, vaksinasi kepada pejabat daerah nantinya menjadi penanda dimulainya program imunisasi vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Tapi dilihat lagi dari segi usia dan riwayat penyakitnya. 

"Mau tidak mau (pejabat daerah) harus siap divaksin. Soal lokasi nanti kita rapatkan kembali," jelas Arry.

Mengenai kesiapan kabupaten kota untuk penerimaan vaksin, Arry menyebut sudah siap sebab tenaga vaksinator sudah ada. 

Selain itu, sarana dan prasarana vaksinasipun sudah ada. 

Hal serupa juga disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman Rizal.

Ia mengatakan hasil rapat bersama Mendagri salah satu instruksinya adalah pelaksanaan pemberian vaksin tingkat nasional ditandai dengan pemberian vaksin kepada presiden dan 9 orang lainnya pada 13 Januari 2020.

Kemudian di tingkat Provinsi dilakukan pada 14 Januari dengan pemberian vaksin kepada Gubernur/Wakil Gubernur beserta 9 orang lainnya.

"Mulai dari unsur Forkompimda, DPRD, Kadinkes, tokoh/MUI, hingga orang kesehatan dan IDI," sebut Jasman Rizal. 

Vaksinasi di Padang 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferimulyani mengatakan tahap awal vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. 

"Sampai saat ini, seluruh rumah sakit sedang mengidentifikasi dan mengisi daftar di sistem informasi SDM kesehatan," kata Ferimulyani, Rabu (6/1/2021).

Dijelaskannya, di Padang ada 21 rumah sakit, 111 klinik, 23 pukesmas dan tenaga kesehatan lainnya yang berpraktek mandiri.

Baca juga: Tempat Penyimpanan Vaksin Sudah Disiapkan, Kadinkes Bukittinggi Harap Masyarakat Mau Divaksin

Baca juga: Payakumbuh Siap Terima Vaksin Covid-19, Sebanyak 1.084 Nakes Jadi Prioritas Utama 

Semua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang akan divaksin ini, sedang didata oleh Dinkes Padang.

Menurutnya, sudah terdata 9200 orang tenaga kesehatan yang akan divaksin dan datanya akan terus bergerak.

"Alhamdulillah, vaksinnya sudah sampai di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, masih disimpan karena menunggu izin dari BPOM terkaitan pemanfaatan dan izin dari MUI terkait kehalalan vaksin," kata Ferimulyani.

Dijelaskannya, setelah izin dari Balai POM dan MUI keluar, maka vaksin ini akan didatribusikan ke fasilitas kesehatan.

Selain tenaga kesehatan, petugas pendukung yang bekerja di fasilitas kesehatan juga jadi prioritaskan untuk divaksin.

"Jadi, imunisasi pertama adalah petugas kesehatan dan pendukung, maksudnya walaupun bukan tenaga kesehatan, tetapi bekerja di fasilitas kesehatan, misalnya sopir ambulan tetap kita vaksin," ungkap Ferimulyani.

Vaksinisasi untuk petugas pendukung tenaga kesehatan ini disesuikan dengan indikator- indikator yang telah ditentutkan.

"Sampai kemarin, data yang sudah masuk 9200 orang dan ini akan bertambah setiap harinya," ujarnya.

Ferimulyani mengatakan, semua tenaga kesehatan dan semua tenaga pendukung yang bekerja di fasilitas kesehatan itu akan divaksin.

Untuk vaksinitator, petugas yang diturunkan sudah dilatih, karena seperti halnya imunisasi yang sudah biasa dilakukan oleh petugas kesehatan di pukesmas.

"Karena vaksin pertama tenaga kesehatan, masing-masing rumah sakit, klinik mereka bisa vaksin sendiri," ungkapnya.

Ferimulyani mengatakan proses vaksinisasi untuk masyarakat akan dilakukan bertahap sampai tahun 2023.

"Tahap awal dari Januari sampai April adalah tenaga kesehatan, kemudian diikuti masyarakat atau petugas yang melakukan pelayanan publik seperti TNI, Polri, Guru, dan lainnya, ada prioritasnya secara bertahap," ungkapnya.

Ferimulyani mengatakan belum diketahui berapa jatah pastinya, vaksin untuk tenaga kesehatan di Padang.

Ferimulyani menambahkan sampai saat ini kasus Covid-19 di Padang bisa dikendalikan atau terkendali.

Sampai akhir tahun 2020, angka kesembuhan di atas nasional dan provinsi, sudah 94.7 persen.

Lalu, angka kematian juga dibawah nasional dan provinsi, hanya 2 persen.

"Sampai hari ini karena Padang sudah zona kuning, artinya resiko penularan sudah rendah," ujarnya.

Meskipun Padang sudah zona kuning, Ferimulyani mengatakan bisa saja terjadi lonjakan kasus covid-19 lagi, tergantung kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.(*)