Dinilai Sukses Pengamanan Pilkada Serentak, Polda Sumbar Terima Penghargaan dari Kompolnas RI

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rezi Azwar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Polda Sumatera Barat (Sumbar) menerima piagam penghargaan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI di gedung Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar.

Penghargaan tersebut diberikan karena penilaian suksesnya Pilkada serentak di Sumatera Barat.

Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Tim Kompolnas RI, Poengky Indarti kepada Kapolda Sumbar yang dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto,  didampingi Irwasda Kombes Pol K. Rahmadi.

“Kami sungguh bangga, saat kami tiba disini (Polda Sumbar) kami melihat bahwa Pilkada serentak di Sumatera Barat telah berlangsung dengan aman dan damai," kata Ketua Tim Kompolnas RI, Poengky Indarti, Kamis (17/12/2020).

Kata dia, hal itu merupakan andil dari Polri khususnya Polda Sumbar dalam mengawal demokrasi di Sumatera Barat.

Dikatakannya, Kompolnas memberikan selamat dan apresiasi kepada Polda Sumbar.

Pihaknya berharap, pengawalan terhadap demokrasi ini bisa berlangsung.

"Jadi tidak saja pada saat Pilkada serentak ini, tapi juga pada masa-masa yang akan datang," katanya.

Tidak itu saja, piagam penghargaan terkait inovasi pengaduan masyarakat berbasis elektronik (E-Dumas) yang digagas Polda Sumbar, juga diberikan oleh Poengky. 

“Kami datang juga untuk memberikan penghargaan Polda Sumbar terkait inovasi Polda Sumbar dalam menciptakan E-Dumas," katanya.

Menurutnya, dengan E-Dumas ini maka masyarakat yang mengalami masalah (kasus) bisa melaporkan secara cepat dan kemudian ditanggapi secara cepat oleh Polda Sumbar.

Selain itu, aplikasi E-Dumas tersebut bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilakukan oleh pengawas eksternal, misalnya Komnas HAM, Ombudsman dan lain sebagainya.

“Dengan demikian, penyelesaian kasus itu akan berjalan dengan cepat dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja Polri,” pungkasnya.

Dikatakannya, hal tersebut juga sejalan dengan pengembangan teknologi 4.0 dan merupakan program prioritas pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa jamannya ini sudah teknologi 4.0 dan semua harus beradaptasi.

“Kami lihat Polda Sumbar sudah bisa melakukan adaptasi ini dengan sangat baik, dan wujudnya adalah bentuk E-Dumas yang ditujukan kepada masyarakat,” katanya.

Baca juga: Polda Sumbar Terima Kunjungan Kompolnas RI, Wakapolda Beberkan soal Pengamanan Pilkada

Kunjungan Kompolnas 

Dilansir TribunPadang.com, Polda Sumbar mendapat kunjungan kerja dari Kompolnas RI, Kamis (17/12/2020).

Kunjungan diketuai oleh Poengky Indarti, Ruri Roberto, dan Asep Deri Firmansyah.

Kunjungannya dalam rangka monitoring kegiatan Pengamanan Pilkada Serentak tahun 2020.

Baca juga: Polda Sumbar Kerahkan 3.173 Personel Lakukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021

Kunjungan tim Kompolnas tersebut disambut oleh Wakpolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, Irwasda Kombes Pol K Rahmadi, dan Pejabat Utama Polda Sumbar di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Mapolda Sumbar.

Wakapolda Sumbar yang mewakili Kapolda Sumbar, mengucapkan selamat datang kepada tim Kompolnas di Polda Sumatera Barat.

"Kami berharap rombongan dalam pelaksanaan tugas kunjungan kerja dengan nyaman di Polda Sumatera Barat dan Polres Bukittinggi, meskipun dalam situasi pandemi covid-19," kata Brigjen Pol Edi.

Di hadapan Kompolnas, Wakapolda menyampaikan pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan Pilkada serentak.

Baca juga: Polda Sumbar Ingatkan Masyarakat Tidak Lakukan Kegiatan Kerumunan Terkait Kemenangan Paslon Pilkada

Dikatakannya, dalam pengamanan Pilkada tahun ini Polda Sumatera Barat mengamankan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota di 13 Kabupaten Kota dengan melibatkan kekuatan sebanyak 7.806 personel.

“Terdiri dari personel BKO Polda sebanyak 1.234 dan personel Polres sebanyak 6.572,” katanya.

Dikatakannya, pada tahap pemungutan suara Pilkada tahun 2020 ini terdapat 12.548 TPS yang tersebar pada 179 Kecamatan, 1.158 Kelurahan/Desa/Nagari.

Ia menyebutkan, dari jumlah TPS tersebut terdapat 12.004 TPS aman, 506 TPS Rawan, 27 TPS sangat rawan dan 18 TPS khusus dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.880.361 orang.

Baca juga: Siarkan untuk Datangi Polda Metro Jaya, Habib Rizieq Kemukakan Tak Perlu Dijemput

"Secara umum pelaksanaan pengamanan Pilkada pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat terselenggara dengan aman, damai dan kondusif,” ujarnya.

Dikatakannya, beberapa potensi permasalahan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, tanpa menimbulkan reaksi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemungutan suara.

“Semoga sampai akhir tahapan Pilkada dapat berjalan dengan tertib dan lancar,” ucapnya.

Selain Pengamanan Pilkada, Polda Sumatera Barat juga meningkatkan pelayanan keluhan masyarakat melalui aplikasi E-Dumas.

Hal tersbeut sebagaimana tindak lanjut dari program prioritas Kapolri program ke-7 tentang penguatan pengawasan.

Baca juga: Hari Ini, Habib Rizieq Shihab Tiba di Polda Metro Jaya, Imbau Agar Tidak Membuat Kerumunan

“Polda Sumatera Barat telah melaunching aplikasi E-Dumas pada tanggal 1 Juli 2020 sebagai bentuk percepatan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat," katanya.

Dijelaskannya, hal itu dilakukan oleh satker Itwasda bersama satker terkait lainnya untuk menindaklanjuti setiap Saran Keluhan Masyarakat (SKM) yang berkaitan pelayanan personel Polri.

Dikatakan, jumlah pengaduan masyarakat sampai dengan saat ini sebanyak 87, dengan rincian pengaduan yang selesai 83.

Sedangkan masih dalam proses 4, adapun sumber pengaduan masyarakat ini berasal dari masyarakat, ormas, Komnas HAM dan Kompolnas.

“Tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan kerjasama dengan stakeholder terkait yaitu Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan lembaga lainnya,” ujarnya.

Atas nama Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Edi juga menyampaikan apresiasi dari Kompolnas RI terhadap penghargaan yang diberikan kepada Polda Sumatera Barat dalam penanganan pengaduan masyarakat, yang sampai saat ini menjadi indikator utama dalam menilai keluhan masyarakat. (*)