Pilkada Sumbar 2020
Debat Publik Kedua Pilgub Sumbar, Ini Visi Misi Paslon Nomor Urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar debat publik kedua Pemilihan Gubernur Sumbar hari ini, Kamis (3/12/2020).
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar debat publik kedua Pemilihan Gubernur Sumbar hari ini, Kamis (3/12/2020).
Debat kedua ini digelar di Hotel Grand Inna Muara, Kota Padang, Sumbar.
Pada sesi pertama, para pasangan calon (Paslon) diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misinya.
Baca juga: Intip Suasana Jelang Debat Kedua Pilgub Sumbar 2020
Visi pasangan nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni yakni mewujudkan Sumbar berkah, sejahtera, adil dan demokratis berbasiskan pemberdayaan ekonomi pro rakyat berlandaskan budaya dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
"Ada tiga misi yang sesuai dengan tema debat," kata Mulyadi.
Di antaranya, pertama membangun insan sumbar yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi luhur, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
Kedua, mewujudkan birokrasi berbasis sistem digital moderen yang mengutamakan aspek pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat.
Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Gubernur Sumbar Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Klaster Baru Covid-19
Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya ditengah covid-19 saat ini.
"Kami pemimpin perubahan akan melakukan perubahan pola pikir melalui pengembangan SDM dan manajemen perubahan," terang Mulyadi.
Kata dia, menghadapi bonus demografi maka, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
"Mualim berkomitmen memberikan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu."
"Mualim akan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani yaitu memiliki integritas, bermental melayani, berbasis kompetensi dan penerapan learning system dan penerapan reward dan punishment," jelas Mulyadi.
Sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum dan tranparansi, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi serta akuntabilitas.
"Mualim bertekad mewujudkan jaminan kesehatan dengan memperbaiki layanan kesehatan secara adil dan merata," ungkap Mulyadi. (*)
