Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Langgar Aturan, 56 Kampanye Cakada di Sumbar Dibubarkan Bawaslu, Mayoritas Tanpa STTP

Bawaslu Sumbar menindak tegas terkait pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah dalam pelaksanaan kampanye di Pilkada Sumbar 2020.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Sumbar 2020 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menindak tegas terkait pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah dalam pelaksanaan kampanye di Pilkada Sumbar 2020.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Elftrimen mengatakan, teranyar ada 56 kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dibubarkan karena melanggar aturan.

Pembubaran dilakukan baik untuk pasangan calon gubernur, wakil gubernur maupun pasangan calon bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota.

Baca juga: Gaya Kampanye MR.AY di Lima Puluh Kota, Upayakan Bertemu Warga Mulai Pagi hingga Dini Hari

"Untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota ada 47 pembubaran aktivitas kampanye," kata Surya Elfitrimen, Selasa (27/10/2020).

Ia melanjutkan, pembubaran itu dilakukan mayoritas karena kampanye tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

Selain itu, juga karena kampanye tidak menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian ada juga pasangan calon yang berkampanye tetapi tidak sesuai dengan STTP yang diajukan.

Baca juga: Bawaslu Bukittinggi Terima 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Soal Protokol Kesehatan Nihil

"Tidak sesuai lokasi kampanyenya dengan STTP juga dibubarkan," terang Surya Elfitrimen.

Pembubaran dilakukan oleh jajaran Panwascam, Panwas nagari, dan pihak kepolisian.

Sementara untuk teguran tertulis, ada 14 surat teguran secara tertulis yang dikeluarkan mengenai kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wali kota di Sumbar.

Kemudian, untuk kampanye calon gubernur dan wakil gubernur sudah 9 teguran tertulis yang dikeluarkan.

"Kalau untuk pembubaran ada 9 agenda kampanye, alasan masih sama, mayoritas tanpa STTP dan tidak patuh protokol kesehatan," jelas Surya Elftrimen. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved