Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Bawaslu Bukittinggi Terima 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Soal Protokol Kesehatan Nihil

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bukittinggi , Ruzi Haryadi mengatakan ada empat laporan resmi dugaan pelanggaran yang diterima saat pikada 2020.

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Ilustrasi: Kantor Bawaslu Sumbar di Jalan Pramuka, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bukittinggi , Ruzi Haryadi mengatakan ada empat laporan resmi dugaan pelanggaran yang diterima saat pikada 2020.

Menurutnya, laporan resmi dugaan pelanggaran ini dimulai dari masa pencalonan pasangan.

Laporan pertama dugaan proses verifikasi data paslon yang tidak dilakukan oleh KPU, untuk paslon perseorangan atau independen.

"Kami sudah proses dan ditinjaklanjuti KPU, dan hasilnya tidak menunjukan pelanggaran," kata
Ruzi Haryadi, Rabu (21/10/2020).

Kemudian dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh pengurus sebuah badan tertentu di Kota Bukittinggi.

Terkait hal ini imbuhnya, disebabkan yang bersangkutan masuk partai politik (Parpol).

Sejauh ini lanjutnya, Bawaslu Bukittinggi hanya melakukan kajian awal atas dugaan pelanggan.

Pihaknya akan melimpahkan pelanggaran atau tidaknya kepada pihak ketiga, dalam hal ini badan tertentu di tingkat provinsi Sumbar.

Kemudian, laporan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik oleh KPU terhadap
proses pencalonan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved