KPU Dorong Kampanye di Media Daring, Gebril: Ubah Paradigma dari Model Konvensional ke Digital

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah dimulai sejak 26 September yang lalu dan berakhir 5 Desember 2020 nanti.

Alokasi waktu diberikan selama 71 hari sesuai undang-undang yang di dalamnya terdapat sejumlah metode yang telah diatur.

Yakni metode kampanye yang difasilitasi KPU, kemudian difasilitasi KPU dan dapat dilakukan secara mandiri, ada juga yang dilakukan secara mandiri oleh paslon.

Sejumlah metode tersebut, diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan penyebaran bahan kampanye.

Lalu, pemasangan APK, iklan media cetak dan elektronik, debat antar paslon, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Coretan Demokrasi Tanpa Penindasan Hiasi Jalan Depan DPRD Sumbar, Ngaku dari Aliansi Tanpa Nama

Baca juga: Potensi Pemilih Milenial Capai 40 Persen, Plt Wako Padang Ajak Sukseskan Pilkada Serentak

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay menyampaikan, pertemuan terbatas tatap muka dapat dilakukan secara mandiri dan tidak difasilitasi oleh KPU.

Sementara, untuk penyebaran bahan kampanye dan APK, ada yang difasilitasi KPU sesuai ketersedian anggaran, namun ada juga yang dilakukan secara mandiri.

"Untuk bahan kampanye ada empat jenis, seperti brosur, poster, leflet, dan pamflet," kata Gebril Daulay, Kamis (15/10/2020).

Kemudian, untuk APK jenisnya antara lain billboard, spanduk, baliho, dan umbul-umbul.

APK ada yang difasilitasi KPU dan dapat pula dilakukan secara mandiri, jumlahnya 200 persen dari jumlah maksimal yang ditentukan dalam aturan.

"Video tron hanya boleh 5 per kabupaten kota, dapat difasilitasi oleh KPU, sedangkan yang mandiri 200 persen dari jumlah maksimal, yakni 10 per kabupaten kota."

"Baliho juga sama 5 per kabupaten kota, dapat dilakukan mandiri itu 10 per kabupaten kota."

"Umbul-umbul 20 per kecamatan difasilitasi KPU, produksi sendiri dan tim kampanye 200 persen dari jumlah maksimal yakni 40 per kecamatan."

"Untuk spanduk maksimal 2 per desa kelurahan atau nagari, produksi sendiri jumlahnya 200 persen dari jumlah maksimal tersebut, 4 per desa/kelurahan. Jadi jumlahnya sangat banyak," jelas Gebril Daulay.

Paradigma kampanye, kata Gebril Daulay, mengubah pelaksanaan kampanye dari model konvensional ke digital.

Hal itu berangkat dari situasi dan kondisi pandemi covid-19 yang mengharuskan penyelenggara maupun peserta Pilkada beradaptasi dengan kondisi tersebut.

"KPU mendorong mengutamakan kampanye melalui media daring, tetapi juga tidak meniadakan kampanye secara konvensional dengan pengaturan yang ketat dari aspek pencegahan dan pengendalian covid-19," tegas Gebril Daulay.

Untuk pertemuan terbatas dan tatap muka, masih diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, maksimal dihadiri 50 orang, dilakukan di dalam ruangan atau di dalam gedung.

Pelaksanaannya harus mengikuti protokol Covid-19, seperti pengecekan suhu tubuh dan jaga jarak.

"Dalam konteks pengawasan, selain melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan atau pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan UU, juga memastikan protokol covid-19 benar-benar dijalankan," ujar Gebril Daulay. (*)