Sekjen PDIP Tegaskan Komitmen Parpol terhadap Pancasila, Selalu Dukung Demi Kemajuan Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir nampak ada sesuatu yang berbeda.

Hasto menuturkan, PDI P selalu mendorong Presiden RI tersebut berkunjung ke Sumbar.

“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali."

"Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima TribunPadang.com, Minggu (6/9/2020).

• PDIP Apresiasi Mulyadi Kembalikan Rekomendasi Dukungan untuk Pilgub Sumbar, Hasto: Sudah Menduga

• Mulyadi Nikmati Malam Santai Sebelum Besok Mendaftar ke KPU Sumbar

Menurutnya hal itu tidak perlu dipertanyakan, justru yang penting, sikap Partai politik (Parpol) terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi Sumbar memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa.

"Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak," tegas Hasto.

Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan kagum dengan Sumbar.

Kekaguman itu bisa dilihat dari bahasa Melayu saja.

"Sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada Tahun 1928 itu digunakan oleh sebagian kecil masyarakat nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia."

"Itu kan hebat. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat."

“Bahkan makanan Padang diterima secara luas di seluruh Indonesia," jelas Hasto.

Makanan Padang diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional.

"Kalau bahasa dan makanan sudah Go Nusantara, masak mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, lalu direspons seperti itu?," tanya Hasto.

Ditegaskan Hasto, apa yang disampaikan Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah.

"Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," tutup Hasto.

PDIP Apresiasi 

Dilansir TribunPadang.com, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bakal calon Gubernur Sumbar, Mulyadi, telah mengembalikan rekomendasi dukungan PDIP untuk Pilkada Sumbar.

dalam keterangan tertulis yang diterima TribunPadang.com, Minggu (6/9/2020), PDIP, kata Hasto, mengucapkan terima kasih atas pengembalian rekomendasi tersebut.

Menurut Hasto, harapan Puan terhadap Sumbar adalah bagian dari Dialektika Ideologi dan Partai sangat respek terhadap kepeloporan Sumbar.

Ucapan yang disampaikan Puan, lanjut Hasto, merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik.

Sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dan lain-lain.

"Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai," tambah Hasto.

Hasto menambahkan, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," terang Hasto.

Upaya Konfirmasi ke Mulyadi

Hingga berita ini diturunkan, Mulyadi belum dapat dihubungi. Pesan whatsapp/WA dan panggilan ke nomor selulernya belumlah direspons oleh yang bersangkutan.

Begitu juga dengan Ali Mukhni, calon wakil gubernur pendamping Mulyadi, tak mau berkomentar saat dihubungi pada Minggu (6/9/2020) pagi.

"Itu tidak ada komentar Ambo (saya). Tidak ada komentar sedikit pun," tutur Ali Mukhni.

Ia menyebut, semua sudah disampaikan di salah satu media nasional.

"Lihat saja di sana," tambah Ali Mukhni.

Dari ruang isolasi akibat terpapar Covid-19, bakal calon wakil gubernur Sumbar, Ali Mukhni menjelaskan keputusan dirinya bersama bakal calon gubernur Mulyadi mengembalikan mandat sebagai pasangan calon kepala daerah tingkat provinsi Sumbar dari DPP PDIP, melalui rekaman video berdurasi 01.53 menit.

Video yang tersebar luas sejak, Kamis (5/9/2020) pagi melalui berbagai platform sosial media tersebut, akhirnya mampir ke gawai Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman jelang siang.

• Buntut Pernyataan Puan, Beredar Kabar Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK Dukungan ke PDIP

• Tepis Isu Ganti Pasangan, Demokrat Komitmen Antar Mulyadi-Ali Mukhni Daftar ke KPU Hari Minggu

Belum lepas keterkejutannya menyimak alasan pengembalian mandat dari bupati Padang Pariaman dua periode itu, Alex kembali dikejutkan dengan kiriman tautan berita di aplikasi whatsapp/WA yang terpasang di gawainya itu.

Saat diklik, tautan itu ternyata berisi pernyataan Mulyadi yang notabene ketua Partai Demokrat Sumbar.

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam berita itu, terkait berjaraknya waktu antara dikeluarkannya form B1-KWK KPU yang jadi salah satu persyaratan pengusulan, dengan surat keputusan DPP PDIP yang disampaikan dalam rapat secara virtual, Rabu (2/9/2020).

"Sebagai Ketua PDIP Sumatera Barat, saya langsung menggelar rapat bersama pengurus lainnya menyikapi pemutusan pengembalian mandat secara sepihak ini," ungkap Alex Indra Lukman dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2020) malam.

Rapat terbilang mendadak tersebut, terang Alex, memutuskan PDIP Sumatera Barat tidak mengikuti lagi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020.

• Berkas Nasrul Abit-Indra Catri Dinyatakan Lengkap, KPU Tunggu 2 Paslon yang Daftar di Hari Terakhir

Dimana, saat ini, tahapannya telah memasuki masa pendaftaran pasangan calon yang berakhir 6 September 2020.

"Iya, itu keputusan kami di tingkat provinsi yang diteruskan ke DPP Partai," ujar Alex saat dihubungi TribunPadang.com, Sabtu malam.

Ia menambahkan, keputusan itu diambil dalam rapat partai yang digelar sejak Sabtu siang sampai sore.

"Ini baru keputusan tingkat DPD (pengurus provinsi). Kita telah sampaikan sikap politik kita di Pilgub Sumbar ini ke DPP PDIP," ungkap Alex.

Alex tak menampik, keputusannya untuk "sign out" dari arena pemilihan gubernur Sumbar, tak lepas dari buruknya kualitas komunikasi politik Mulyadi dan Ali Mukhni pasca pro kontra pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri Puti Reno Nilam dan Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan) tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat.

"Sebagai seorang yang sudah saya anggap uda (kakak-red), harusnya Pak Ali Mukhni bisa menelpon saya langsung terkait apapun keberatannya tentang proses pencalonan ini," terang Alex.

"Sayang, ini tak dilakukan beliau. Saya hanya dapat penjelasan melalui rekaman video, dari tempat beliau dikarantina akibat terpapar Covid-19," ungkap Alex dengan nada kecewa.

Terkait pernyataan Mulyadi yang mempersoalkan form B1 KWK KPU yang tak diterimanya langsung saat menerima surat rekomendasi PDIP pada Rabu (2/9/2020) lalu, menurut Alex, harusnya itu tak perlu terjadi.

"PDIP berprinsip, jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Form B1 KWK KPU memang belum bisa diserahkan langsung saat proses pengumuman karena ada sejumlah seremonial yang mesti dilalui pada rapat virtual di Rabu itu," ungkap Alex.

"Kan, surat keputusan partai untuk mengusulkan Mulyadi dan Ali Mukhni diserahkan langsung oleh Ketua DPP PDIP, Utut Adianto bersama saya dalam rapat yang dilakukan secara virtual di kantor DPP itu," tambah Alex.

Atas dasar ingin mempermudah itulah, tegas Alex, surat B1-KWK yang akan jadi dasar pengusulan jadi calon kepala daerah ke KPU itu, diserahkan melalui petugas penghubung yang sudah ditunjuk Partai Demokrat Sumbar.

"Kami menyerahkan B1 KWK KPU itu dilengkapi tanda terima tertanggal 4 September 2020. Tak bijak disebut dipersulit menanggapi mekanisme yang berlaku di PDIP," terang Alex.

Terkait sikap PDIP Sumatera Barat selanjutnya, Alex menyebut, masih menunggu keputusan DPP terkait keputusan politik yang dihasilkan pada rapat Sabtu sore ini. (*)