Breaking News:

DPRD Padang Bahas KUPA APBD 2020 di Hotel Berbintang, Syafrial Kani: Kantor Belum Memadai

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Syafrial Kani mengatakan anggota DPRD Padang membahas Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) AP

TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI
Suasana rapat DPRD Kota Padang sekaligus pembahasan KUPA APBD Tahun 2020, Senin (10/8/2020) di sebuah hotel di Kota Padang, Provinsi Sumbar. 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Syafrial Kani mengatakan anggota DPRD Padang membahas Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) APBD Tahun 2020.

Pembahasan oleh empat komisi dan organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan di sebua hotel berbintang di Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (10/8/2020).

Syafrial Kani mengaku dirinya sebenarnya menolak untuk dilakukan pembahasan di ruang pertemuan sebuat hotel di Kota Padang, Provinsi Sumbar.

Hanya saja gedung DPRD Padang belum memadai untuk melaksanakan pembahasan secara keseluruhan.

"Nasibnya dewan ini, saya sebagai ketua secara hati nurani menolak. Namun keadaan kantor DPRD tidak memadai, mudah-mudahan kita berdoa," kata Syafrial Kani, Senin. 

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani (TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI)

Syafrial Kani berharap pembangunan gedung DPRD bisa dilakukan Tahun 2021.

Tanggal Pengumuman SBMPTN 2020 Resmi Dimajukan 14 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB

Tiga Fraksi DPRD Padang Ajukan Hak Interpelasi Walikota, Pertanyakan Kelanjutan Bantuan Covid-19

"Setelah dibangun nantinya, maka dipastikan pembahasan atau rapat tidak lagi di hotel," ujar Syafrial Kani .

Syafrial Kani mengatakan pada anggaran perubahan terdapat penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Padang
Pendapatan yang semulanya Rp881 M, kini turun menjadi Rp652 M atau turun sekitar 26 persen.

"Pemabahasan ini guna bisa mengakomidir masalah yang ada di masyarakat," ujar Syafrial Kani .

Menurutnya, pembahasan ini dilakukan untuk menjawab persoalan masyarakat, seperti pembinaan UMKM, termasuk bantuan covid-19.

"Bantuan terdampak covid-19 yang baru sekali, kita mendesak agar bantuin ini bisa secepatnya diberikan," tambah Syafrial Kani.(*)

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved