6 Fraksi Sepakat, Cuma PKS Menolak Interpelasi Gubernur Sumbar: Kami Tidak Merasa Dikeroyok
DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menyepakati penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menyepakati penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.
Enam fraksi DPRD Sumbar sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah.
Enam fraksi itu adalah Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB.
Sedangkan Fraksi PKS menolak.
• Ketua DPRD Sumbar: Tak Puas dengan Jawaban Gubernur, Interpelasi Bisa Mengarah ke Hak Angket
Sekretaris Fraksi PKS Rahmat Saleh mengungkap, interpelasi yang disepakati hanya fokus pada pengelolaan BUMD.
"Kami tidak merasa PKS dikeroyok, itu wajar," ungkap Rahmat Saleh, Senin (9/3/2020).
Menurut dia, dalam mekanisme politik pemerintahan yang sehat itu harus ada kontrol dari DPRD.
"Ini sudah keputusan DPRD, tentu kita berada di dalamnya."
"Kita akan kawal dan mudah-mudahan menjadi check and balance terhadap pemerintah. Tidak apa-apa," ucap Rahmat Saleh.
• Gubernur Sumbar Sampaikan Jawaban Tertulis atas Interpelasi DPRD Sumbar 13 Maret 2020
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno legowo dan menghormati keputusan DPRD sebagai lembaga legislatif.
"Kan itu hak DPRD. Kita hormati. Kemudian nanti jika memberi pertanyaan, kita siapkan jawabannya," kata Irwan Prayitno saat ditemui TribunPadang.com, Senin, (9/3/2020) malam.
Menurut Irwan Prayitno, DPRD telah menjalankan salah satu fungsinya yakni pengawasan.
"Insya Allah ini bentuk pengawasan yang cukup baik untuk negara demokrasi. Kami pemerintah siap untuk dipanggil dan siap memberi jawaban," ujar orang nomor satu di Sumbar ini.
Dia mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban bukan soal perjalanan dinas luar negeri.
• Resmi Diinterpelasi Soal Pengelolaan BUMD, Irwan Prayitno: Kita Hormati, Nanti Kita Jawab
"Nanti tidak lagi menyangkut perjalanan dinas luar negeri sebab semua fraksi menolak. Menyangkut BUMD nanti kita jawab," ucap Irwan Prayitno.
Terkait bergulirnya interpelasi di akhir masa jabatan, Irwan Prayitno menegaskan hal itu tidak menjadi masalah.
"Engga masalah, mau terakhir mau awal itu haknya legislatif. Tidak ada masalah," tegas istri anggota DPR RI ini.(*)