Breaking News:

6 Fraksi Sepakat, Cuma PKS Menolak Interpelasi Gubernur Sumbar: Kami Tidak Merasa Dikeroyok

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menyepakati penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar, Rahmat Saleh saat ditemui awak media, Senin (9/3/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menyepakati penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Enam fraksi DPRD Sumbar sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah.

Enam fraksi itu adalah Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB.

Sedangkan Fraksi PKS menolak.

Ketua DPRD Sumbar: Tak Puas dengan Jawaban Gubernur, Interpelasi Bisa Mengarah ke Hak Angket

Sekretaris Fraksi PKS Rahmat Saleh mengungkap, interpelasi yang disepakati hanya fokus pada pengelolaan BUMD.

"Kami tidak merasa PKS dikeroyok, itu wajar," ungkap Rahmat Saleh, Senin (9/3/2020).

Menurut dia, dalam mekanisme politik pemerintahan yang sehat itu harus ada kontrol dari DPRD.

"Ini sudah keputusan DPRD, tentu kita berada di dalamnya."

"Kita akan kawal dan mudah-mudahan menjadi check and balance terhadap pemerintah. Tidak apa-apa," ucap Rahmat Saleh.

Gubernur Sumbar Sampaikan Jawaban Tertulis atas Interpelasi DPRD Sumbar 13 Maret 2020

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved