Komisi II DPRD Kota Padang Saran Ini pada PT Pelindo Tentang Penolakan Pergusuran Rumah Warga

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyarankan dilakukan pengukuran ulang terhadap bangunan rumah masyarakat terdampak relokasi pengembangan pelabuhan Teluk Bayur.

Dikatakan Koordinator Komisi II DPRD Ilham Senin (27/1/2020) usai hearing Komisi II DPRD Padang dengan masyarakat Teluk Bayur dan PT Pelindo.

• Tanggapan Humas PT Pelindo II Teluk Bayur Tentang Penolakan Pergusuran Rumah Warga

• Warga Padang Belanja kepada PKL Bakal Kena Sanksi, Payung Hukumnya Segera Ditetapkan DPRD

"Karena perwakilan masyarakat harus mengetahui cara pengukuran, selama ini kan tidak mengetahui.

Dikatakan PT Pelindo dapat merealisasikan perhitungan nilai melalui konsultan appraisal yang ada dan didampingi oleh masyarakat yang rumahnya kena dampak.

• VIDEO - Forum Masyarakat Minangkabau dan DPRD Sumbar Audiensi, Tolak Wisatawan China

• Forum Masyarakat Minangkabau Lakukan Audiensi dengan DPRD Sumbar, Tolak Wisatawan China

"Kemudian dari DPRD meminta kepada Pelindo lainnya bagi warga masyarakat yang kena dampak, misalnya dengan disini ada kantin yang bisa digunakan masyarakat," tambahnya.

Dengan ada kantin yang diisi masyarakat yang terdampak, bisa menjadi solusi untuk mengatasi perekonomian masyarakat yang hilang karena pergusuran.

• Ketua DPRD Padang sebut Puskesmas yang Ada di Kota Padang Masih Kekurangan Sarana dan Prasarana

• Komisi IV DPRD Padang Sidak ke Puskesmas Ulak Karang, Permasalahan Utama Gedung dan Alat Kesehatan

"Kemudian dari bantuan CSR. Karena masyarakat mulai dari nol bisa di support dari dana CSR yang ada," ungkapnya.

Selain itu, adanya kesepakatan dengan masyarakat untuk memperioritaskan masyarakat Teluk Bayur bekerja di PT Pelindo namun dengan syarat tertentu.

• Didatangi Komisi IV DPRD Padang, Kepala Pukesmas Alai Sampaikan Mahalnya Tiket Pendaftaran

• BREAKING NEWS: Komisi IV DPRD Padang Sidak ke Sejumlah Pukesmas di Kota Padang, Lihat Kekurangan

"Ada kesepakatan dengan masyarakat, contoh anak, dan kemenakan menjadi prioritas bekerja di PT Pelindo, dengan catatan ada syarat pendidikan dan lainnya," tambahnya.

Sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapat hidup yang layak bisa terwujud.

"Karena selama ini tidak dilakukan. Bisa saja dilakukan hal tersebut," tambahnya. (*)