Berita Sumbar Hari Ini

Besaran Honor PPS, PPK, dan KPPS Pilkada Sumatera Barat 2020 Bakal Naik

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay menyebut besaran honor penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Adhoc mengalami kenaikan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi: KPU terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya 

Besaran Honor PPS, PPK, dan KPPS Pilkada Sumatera Barat 2020 Mengalami Kenaikan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay menyebut besaran honor penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Adhoc mengalami kenaikan.

Panitia ad hoc yang dimaksud ialah Panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

"Honorarium untuk badan penyelenggara pemilu tingkat ad hoc mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019. Misal, honor PPK sebelumnya hanya Rp 1,85 juta naik menjadi Rp 2,2 juta."

"Sedangkan untuk anggota dari Rp 1,6 juta menjadi Rp 1,9 juta," sambung Gebril Daulay.

Kemudian, untuk PPS dari sebelumnya Rp 900 ribu naik menjadi Rp1,2 juta. Sedangkan anggota dari Rp 850 ribu menjadi Rp1,15 juta.

Sedangkan KPPS, awalnya honor ketua Rp 550 ribu menjadi Rp 900 ribu, anggota dari Rp 500 ribu menjadi Rp 800 ribu.

Kenaikan honor badan ad hoc, tambah dia, sebagai upaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu.

Dia menambahkan, perekrutan PPS, PPK, dan KPPS dimulai 15 Januari hingga 14 Februari 2020.

Kemudian akan di SK kan pada 29 Februari 2020 dan mulai bekerja 1 Maret 2020 dengan masa kerja 9 bulan.

Kata Gebril Daulay, Sumbar membutuhkan PPK sesuai jumlah kecamatan. Di Sumbar ada 179 kecamatan. Di setiap kecamatan butuh lima orang PPK.

"Total ada 895 PPK yang dibutuhkan. Untuk PPS tiga orang per desa/kelurahan dan untuk KPPS tujuh orang per TPS," jelas Gebril Daulay.

Dia menambahkan, badan penyelenggara ad hoc akan direkrut di seluruh Sumbar, tapi pengalokasian anggaran untuk enam kabupaten dan kota yang tidak menyelenggaran Pilkada itu menjadi tanggung jawab provinsi. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved