Gagal di Pilgub Sumbar, Faldo Maldini Bisa Jadi Calon Bupati Pesisir Selatan, Ini Kata Pengamat

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Politikus muda Faldo Maldini batal maju menjadi Calon Gubernur Sumbar 2020 mendatang.

Hal itu dikarenakan gugatannya terkait batas usia calon peserta Pilkada ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Pengamat Politik Unand Asrinaldi, hal itu juga menjadi bukti sudah diuji di MK bahwa gugatan Faldo Maldini dianggap tidak melanggar konstitusi atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Karena memang, kata dia, untuk menjadi kepala daerah ada batasan umur yang terkait dengan kematangan emosional, intelektual, dan tentu ada pertimbangan lain.

• Belum Cukup Umur, Faldo Maldini Tak Bisa Nyagub Sumbar, Aldi Taher Tawarkan Jadi Jubir

Ketika ditolak, lanjutnya, berarti batasan usia memang sudah pas dengan apa yang menjadi syarat untuk maju sebagai kepala daerah.

Dalam arti bahwa demokrasi atau penyelenggaraan pemerintahan itu mensyaratkan adanya kepala daerah yang matang dari segi itu.

"Ini lebih kepada pertimbangan aspek kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi wajar ditolak. Sama halnya dengan minta dihapuskan."

"Kenapa gak umur 17 aja dibuat? Anak SMA bisa saja jadi gubernur kan? Tapi itu memang sudah ada pertimbangan," jelas Asrinaldi.

Pendapat Asrinaldi, pertimbangan demokrasi tidak hanya mengakomodir seluruh hak warga negara, tapi juga ada pertimbangan yang membuat kualitas demokrasi menjadi lebih baik.

• Tak Bisa Maju di Pilgub Sumbar, Sejumlah Baliho Faldo Maldini Masih Terpajang di Padang

Meski ditolak, menurut Asrinaldi, kesempatan anak muda untuk berkiprah di ruang politik masih ada.

Tiga puluh tahun, menurutnya, batasan yang masih dimungkinkan untuk anak muda.

"Saya pikir masih ada ruang untuk anak muda berpartisipasi," ungkap Asrinaldi.

Menurut Asrinaldi, batasan usia bisa juga menghambat regenerasi kepemimpian nasional seperti yang dituturkan Faldo Maldini.

Tetapi, dalam artian, kalau bicara dalam konteks kader kepala daerah, bisa jadi seperti itu.