Sah! APBD Sumbar 2020 Rp 7,36 Triliun, Berikut Rincian yang Disepakati DPRD dan Gubernur

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - DPRD Sumbar bersama Gubernur Irwan Prayitno menyepakati APBD Sumbar 2020 senilai Rp 7,36 triliun.

APBD tersebut disahkan di ruang rapat paripurna DPRD Sumbar, Kamis (28/11/2019).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pengesahan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan.

"Ketok palu dilakukan November itu sudah sesuai aturan pusat dan tidak meleset dari rencana," kata Irwan Prayitno.

• Kepala Bappeda Padang Ungkap Alasan Belanja dan Pendapatan APBD 2020 Tidak Berimbang

Dalam penyusunan APBD 2020, semaksimal mungkin menampung berbagai program yang prioritas dan strategis.

Serta juga kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, meskipun Sumbar masih dihadapkan pada kondisi yang masih belum menggembirakan.

"Hal itu sebagai akibat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah yang masih berjalan lambat," lanjut Irwan Prayitno.

• Pembangunan Gedung Baru DPRD Padang Dianggarkan di APBD 2020, Ditarget Selesai 2 Tahun

Gubernur merincikan total APBD 2020 terdiri atas, pendapatan daerah Rp 6,98 triliun, PAD yang diproyeksikan sebesar Rp 2,52 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 4,39 triliun.

Dan lain lain lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 62,85 miliar.

Sementara, DAU yang merupakan bagian dari dana perimbangan diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun.

DAK fisik sebesar Rp 414,23 miliar. DAK non fisik sebesar Rp 1,74 triliun.

Sektor lain, berupa pendapatan daerah yang sah diproyeksikan penerimaan Rp 62,85 miliar.

• APBD Padang 2020 Disahkan Sebesar Rp2,7 Triliun, PAD Ditargetkan Meningkat Jadi Rp881 Miliar

Sebagian besar berasal dari alokasi dana intensif daerah (DID).

Selain itu, dari sisi belanja, diproyeksikan sebesar Rp 7,27 triliun lebih yang terdiri atas belanja langsung Rp 2,93 triliun dan tak langsung Rp 4,33 trliun.

Irwan Prayitno menyatakan, alokasi belanja daerah tersebut diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Di antaranya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan sosial.

Lalu urusan pilihan seperti pertanian, industri, pariwisata, ketenagakerjaan, dan lainnya.

• Rencana Belanja Daerah Sumbar dalam KUA PPAS APBD 2020 Naik Sebesar Rp 14,4 M

Selanjutnya, Irwan Prayitno mengatakan, penyelesaian program prioritas dan strategis daerah disesuaikan dengan RPJMD 2016-2021.

"Belanjapun diarahkan kepada dukungan terhadap penyelenggaraan agenda nasional seperti Pilkada dan beberapa iven-iven lain tahun depan seperti MTQ Penas Tani, Harganas, Pilkada, dan lainnya," jelas Irwan Prayitno.(*)