BERITA POPULER SUMBAR
SUMBAR - 4 Ribu Pelamar Tes CPNS 2019 Pemprov Sumbar| Inilah Camat Terbaik Se-Sumbar
Sepanjang 24 jam terakhir hingga Senin (25/11/2019) sejumlah berita populer di kanal Sumatera Barat pada portal berita
Penulis: Emil Mahmud | Editor: Emil Mahmud
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Abdul Gafar menyebutkan jumlah pelamar saat ini mencapai 4.000 lebih dan telah mengisi formulir pendaftaran.
"Proses pendaftaran masih berjalan. Sekarang pelamar lebih kurang 4.000 orang di lingkungan Pemprov Sumbar. Ini berjalan terus karena proses pendaftarannya online," jelas Abdul Gafar.
Sembari itu, kata dia, pendaftar juga diverifikasi kelengkapan administrasinya dan akan diumumkan baik bagi yang memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat.
"Pendaftaran rencananya ditutup pada 28 November 2019. Meski nasional diundur, tetapi kita dari Pemerintah Provinsi sifatnya menunggu arahan pusat. Apakah akan diperpanjang atau tidak. Kita lihat saja perkembangannya," ungkap Abdul Gafar.
Dia menyatakan, sejauh ini tidak ada kendala dalam proses penerimaan CPNS 2019 di Sumbar.
"Pendaftaran lewat online, begitupun juga verifikasi. Kadang-kadang kami menemukan hasil scan yang agak kabur. Tapi kami akan mencoba selektif lagi secara administrasi," katanya.
Terkait yang memenuhi syarat dan tidak, ujar Abdul Gafar, pihaknya masih sedang memverifikasi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi mengumumkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.(*)
Berita selengkapnya klik di sini!
C. 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Masih Kekurangan Anggaran Gelar Pilkada 2020
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Barat (Sumbar) 2020 mendatang hingga saat ini ternyata masih kekurangan anggaran.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Amnasmen, di Padang Senin (25/11/2019).
Menurutnya, kekurangan anggaran tersebut terjadi di tujuh kabupaten dan kota di Sumbar.
Tujuh daerah tersebut di antaranya, Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Dharmasraya.
Hal itu disebabkan kenaikan honorarium badan Ad Hoc pasca Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (NPHD).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/gubernur-sumatera-barat-sumbar-irwan-prayitno-secara-resmi-memberikan-penghargaan.jpg)