Wapres Maaruf Amin Langsung Pimpin Penanganan Terorisme dan Radikalisme
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk menghadiri rapat tertutup membahas strategi menghadapi radikalisme dan
lihat foto
TRIBUNPADANG.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk menghadiri rapat tertutup membahas strategi menghadapi radikalisme dan terorisme di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Hasil rapat disepakati, penanganan terorisme dan radikalisme kini berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
• Salat Jumat Perdana Wakil Presiden Maaruf Amin di Istana Wapres, Staf Ikut Kenakan Sarung
• Jelang Pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maaruf Amin Lihat Bocoran Kabinet Kerja Jilid 2
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perwakilan Kemenko Polhukam, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.
"Ini kemudian kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama tapi BNPT mengkordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung Wapres. Selama ini kan koordonasinya di bawah satu menko, Menko Polhukam," ujar Tito.
• Mahfud MD Jelaskan Tuntutan Tim Hukum BPN Diskualifikasi Jokowi-Maaruf hingga Kecurangan Pilpres
• Menakar Elektabilitas Jokowi-Maaruf Amin vs Prabowo-Sandi dari Empat Lembaga Survei
Mantan Kapolri ini menyampaikan, Ma'ruf Amin meminta masukan penanganan radikalisme dan terorisme yang jauh lebih konprehensif.
Salah satunya adalah melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
"Menko polhukam tetap, tapi karena ini kegiatan lintas menko, seperti menteri agama, menteri pendidikan bukan di bawah Kemenko Polhukam jadi enggak cukup, sehingga perlu kordinasi di bawah lintas menko, yang bisa itu mengerjakan itu pak wapres," ujar Mantan Kapolri ini.
• Hasil Survei Roy Morgan Elektabilitas Jokowi-Maaruf Masih Unggul Dibanding Prabowo-Sandi,Jarak Tipis
• Asus Zenfone 6 Resmi Dijual di Indoensia, Simak Harga dan Spesifikasi, Kamera yang Bisa Berputar
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan, penanganan radikalisme jadi arus utama program Pemerintah.
Salah satunya pencegahannya, dengan memberikan pendidikan karakter sejak dini melalui program di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
• Gubernur Irwan Prayitno: Pemuda Jangan Sampai Terjerumus ke Kasus Narkoba, Pornografi dan Terorisme
• Sinopsis KASAM Selasa 15 Oktober 2019 Episode 7 di ANTV, Ada Serangan Teroris di Kampus
Ma'ruf menambahkan, pencegahan radikalisme perlu dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari keluarga, RT dan RW, hingga ranah pendidikan.
"Jadi semua kita libatkan, semua stakeholder, maka itu perlu adanya penanganan yang tersinergi baik pemerintah maupun juga komponen masyarakat, ormas-ormas Islam juga," kata dia. (*)
