Kemenkumham Resmi Umumkan Jadwal Seleksi CPNS 2019, Tersedia 4.598 Formasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuaka sebanyak 4,598 formasi dalam seleksi CPNS 2019.
lihat foto
Dilansir dari situs tersebut, Kemenkumham akan membuka sebanyak 4,598 formasi untuk CPNS 2019 yang terdiri dari formasi khusus dan umum.
Untuk formasi khusus, Kemenkumham membuka untuk putra/putri Papua dan Papua Barat, lulusan cumlaude, dan disabilitas.
Kemenkumham juga membuka formasi sebanyak 3,532 formasi untuk lulusan SLTA sederajat atau SMA/SMK/MA.
Adapun alokasi formasi sebanyak 2,875 untuk lulusan SLTA sederajat dengan jabatan Penjaga Tahanan, yang disediakan untuk 101 putra/putri Papua dan Papua Barat dan 2,774 untuk formasi umum.
"Untuk putra Papua sebanyak 71 formasi, putri Papua sebanyak 8 formasi, putra Papua Barat sebanyak 20 formasi, dan putri Papua Barat sebanyak 2 formasi," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono dikutip TribunStyle.com dari Kompas.com saat dihubungi, Jumat (1/11/2019).
• Pendaftaran CPNS Mulai Dibuka 11 November 2019, Pemkab Padang Pariaman Terima 126 Formasi
• Inilah Formasi CPNS Padang, Pendaftaran CPNS 2019 di Kota Padang Sediakan 375 Kursi
Selain itu, Kemenkumham juga menyediakan sebanyak 2,774 formasi umum yang terdiri dari 2,497 pria dan 277 wanita.
Adapun alokasi formasi sebanyak 2,875 formasi akan disebar ke 33 kantor wilayah.
Selain itu, lulusan SLTA sederajat juga dapat mendaftar pada jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana/Pemula yang disediakan Kemenkumham sebanyak 657 formasi.
"Untuk alokasi formasi terdiri dari 69 formasi khusus Papua dan Papua Barat dan 588 formasi umum," ujar Bambang.
Sementara, penjelasan mengenai kuota pria dan wanita lebih rinci dapat dilihat pada situs https://cpns.kemenkumham.go.id.
Dokumen persyaratan yang harus disiapkan.
Diketahui dalam pengumuman tersebut ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan untuk pelamar dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat.
1. Surat lamaran yang diunduh dari situs https://sscasn.bkn.go.id dan ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta.
2. Surat pernyatan yang diunduh dari situs resmi https:// cpns.kemenkumham.go.id dan diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp 6.000.
3. KTP asli atau e-KTP
