Temui Wagub Sumbar Nasrul Abit, Driver Ojol Keluhkan Tarif yang Semakin Mahal

Sejumlah Driver Ojek Online (Ojol) sampaikan keluhan ke Wakil Gubernur Sumatera Barat (Nasrul Abit)

Temui Wagub Sumbar Nasrul Abit, Driver Ojol Keluhkan Tarif yang Semakin Mahal
TribunPadang.com/Debi Gunawan
Perwakilan Komunitas Padang Bersatu. Temui Wagub Sumbar Nasrul Abit, Driver Ojol Keluhkan Tarif yang Semakin Mahal 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Debi Gunawan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Sejumlah Driver Ojek Online (Ojol) sampaikan keluhan ke Wakil Gubernur Sumatera Barat (Nasrul Abit), Kamis (24/10/2019).

Mereka menyampaikan keluhan terhadap mahalnya tarif Ojol yang ditetapkan pemerintah, sehingga mengakibatkan orderan menurun drastis.

"Semoga pemerintah daerah dapat menyurati instansi terkait agar mengevaluasi penetapan tarif yang kami rasa perlu dievaluasi," ungkap Admin Komunitas Padang Bersatu, Adink (30), Kamis (24/10/2019).

Ia mengungkapkan Padang Bersatu merupakan perkumpulan ketua-ketua dari 56 komunitas Ojol yang ada di Kota Padang.

Bawa Spanduk Orderan Anyep Driver Ojol Gabung Aksi Mahasiswa di DPRD Sumbar

Selain mengevaluasi tarif, mereka juga ingin pemerintah dapat menindak aplikasi-aplikasi serupa yang tidak menerapkan tarif sesuai aturan pemerintah.

"Supaya adillah, kalau mahal sama-sama mahal," jelasnya.

Karena Adink menilai dengan adanya aplikasi serupa yang menerapkan tarif dengan lebih rendah akan menimbulkan konflik di lapangan.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap kementerian terkait meninjau ulang aturan zonasi yang ada pada transportasi online.

Komunitas Ojek Online Elang Aspal Jadi Wadah untuk Berbagi Sesama Driver di Kota Padang

Hendaknya menyesuaikan terhadap pendapatan dan kemampuan suatu daerah.

"Masalahnya zonasi yang di Padang disamakan dengan Jakarta, yaitu zona satu. Kalau bisa diturunkan karena UMP di Padang cuma 2,3 juta sedangkan di Jakarta sekitar 3,3 juta, jadi kalau UMP nya berbeda, tingkat pendapatannya berbeda, tingkat perekonomian masyarakat juga berbeda, harusnya ini menjadi pedoman Kementerian Perhubungan dalam menetapkan tarif," pungkasnya.(*)

Penulis: Debi Gunawan
Editor: afrizal
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved