Berita Padang Hari Ini
DPRD Padang Inginkan Sanksi Tegas Terkait Oknum ASN Kena OTT Pungli
Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Azwar Siri menilai Wali Kota Padang perlu memberi sanksi terhadap ASN tersebut.
Penulis: Rima Kurniati | Editor: Emil Mahmud
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oknum ASN Padang, DPRD Padang Inginkan Sanksi Tegas
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Azwar Siri menilai wali Kota Padang perlu memberikan sanksi menyusul tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN baru-baru ini.
Menurutnya, saat ini memang masih dilakukan proses hukum untuk oknum ASN Pemkot Padang tersebut.
"Oleh karena itu, perlu diberi sanksi agar menjadi pelajaran bagi para ASN lainnya," kata Azwar Siry menjawab wartawan, di Padang pada Senin (21/20/2019).
Sebelumnya, dilansir pemberitaan bahwa seorang oknum pegawai Bapenda Padang yang berstatus ASN Pemkot Padang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) oleh polisi di Padang, Jumat (18/10/2019) siang.
• Kronologi OTT Pungli Oknum ASN Bapenda Padang Ditangkap Depan Kantor hingga Barang Bukti Rp33,5 Juta
• Oknum Pegawai Bapenda Padang Terjaring OTT Pungli, Sekda Amasrul: ASN Jangan Main-main
Lanjut, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Padang, Manufer Putra Firdaus menilai Pemkot Padang patut dipertanyakan dalam membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerjanya.
Selain itu, Pemkot Padang harus transparansi tentang biaya pengurusan BPHPT (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk masyarakat.
"Selama ini masyarakat atau orang per orangan diduga masih ada yang dipersulit untuk mengurus BPHPT tersebut," tambah Manufer Putra Firdaus.
Sebaliknya, kata Manufer Putra Firdaus bahwa ada pula pihak atau perorangan, yang justru dipermudah urusan BPHPT.
"Sekarang dipertanyakan kenapa ada beberapa orang yang lancar mengurus itu? Apakah ada intervensi dari pejabat ASN atau mulusnya urusan karena adanya deal-dealan uang? Jadi jangan salahkan masyarakat beranggap begitu, sangat wajar," tambah Manufer Putra Firdaus.
Dikatakan juga Pemkot Padang harus mempertegas peraturan terhadap pegawai khususnya para ASN.
"Berilah mereka suatu konsekuensi terhadap sebuah pelanggaran yang dilakukan," ungkap Manufer Putra Firdaus.
Karenanya, imbuh Manufer Putra Firdaus seharusnya ada penjaringan dan uji kelayakan untuk seorang ASN yang akan menempati jabatannya.
Respon Pemkot Padang
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa telah mengajak para ASN Kota Padang untuk melakukan tugas dan niat secara baik.
"Mari bekerja sesuai dengan niat yang baik dan benar, insyaAllah rezeki tidak ke mana," ungkapnya, Jumat malam.
Dikatakannya, oknum ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk menjadi abdi rakyat.
"ASN disumpah jadi abdi rakyat, sumpah kepada Allah. Siapa yang melakukan untuk dia dosanya, bukan dosa untuk kami," tambah Hendri Septa.
Dia mengaku sering mengingatkan kepada para ASN untuk bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Sudah sering mewanti-wanti ASN, janganlah lakukan, jangan lakukan. Namun tetap dilakukan, itulah manusia," ungkap Hendri Septa.
Dikatakan Hendri Septa, bahwa pihak Pemkot Padang senantiasa komitmen untuk melawan korupsi.
"Kami tetap komitmen anti korupsi. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Tetapi manusia tetap ada yang bandel. Inilah terbukti sekarang," kata Hendri Septa.
*) Tulisan ini merupakan artikel yang telah tayang di Tribunpadang.com dengan judul POPULER PADANG - Oknum ASN Padang Terjaring OTT Pungli