Bawa Spanduk 'Orderan Anyep' Driver Ojol Gabung Aksi Mahasiswa di DPRD Sumbar

Laporan TribunPadang.com, Debi Gunawan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Sejumlah driver ojek online (Ojol) bergabung dengan mahasiswa yang melakukan aksi di gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (25/9/2019).

Driver Ojol ini masuk ke tengah-tengah demonstran sekitar pukul 12:20 wib dengan membawa tulisan-tulisan tuntutan mereka.

Seperti spanduk bertuliskan 'Orderan Anyep, kami butuh biaya hidup kembalikan tarif'.

Kehadiran sejumlah Driver Ojol ini disambut hangat oleh mahasiswa dan masyarakat yang telah melakukan aksi sebelumnya.

• BREAKING NEWS: Demontsran Makin Ramai Datangi Gedung DPRD Sumbar

• Demontrasi Penolakan RKUHP di DPRD Sumbar, Peserta Aksi Bawa Keranda Bertuliskan KPK

• Wartawan di Makassar Dikeroyok Polisi saat Liput Demo, Kabid Humas Polda Sulsel Minta Maaf

"Gojek, Gojek, Gojek," teriak para demonstran diiringi tepuk tangan massa.

Ribuan demonstran yang melakukan aksi di Gedung DPRD Sumbar, sampaikan aspirasi dalam berbagai bentuk, Rabu (25/9/2019).

Seperti menyuarakan aspirasi dalam bentuk kata-kata yang mereka tuangkan ke dalam spanduk bekas ataupun kertas karton.

Seperti tulisan 'Apa yang Merasukimu DPR?', 'Jangan Bunuh KPK, Bunuh Saja Mantanku', 'Etek- etek Jual Lambang DPR'.

Selain itu ada juga yang menyuarakan aspirasinya dalam bentuk drama.

Terlihat beberapa orang mahasiswa memakai baju compang-camping dan melakukan adegan-adegan aspirasi mereka.

• Ribuan Mahasiswa Berbagai Kampus Demo di Kantor Gubernur Sumbar, Tuntut Kesejahteraan Petani

• LIVE STREAMING: Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Sumbar, Aparat Berjaga Ketat

Lain pula dengan sebagian lainnya, mereka menyuarakan pendapat dengan teriakan-teriakan yang mereka nyanyikan bersama-sama.

Orator aksi juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap anggota dewan yang membuat undang undang tidak pro rakyat.

Sejak pagi ribuan demonstran mengelar demonstrasi di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019).

Dalam aksi kali ini mereka melakukan penolakan terhadap pasal-pasal dinilai kontroversional yang telah atau akan disahkan oleh DPR RI.