Sumbar

Demo di DPRD Sumbar, Jaringan Peduli Perempuan Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

Demo di DPRD Sumbar, Jaringan Peduli Perempuan Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

Demo di DPRD Sumbar, Jaringan Peduli Perempuan Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Jaringan Peduli Perempuan Sumbar mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di depan gedung DPRD Sumbar, Kamis (5/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sekelompok perempuan yang mengatasnamakan Jaringan Peduli Perempuan Sumbar mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PK-S) di depan gedung DPRD Sumbar, Kamis (5/9/2019).

Jaringan Peduli Perempuan Sumbar tersebut terdiri atas beberapa LSM di antaranya Nurani Perempuan, KPI Sumatera Barat, dan Pambangkik Batang Tarandam.

Pantat Truk Ditabrak Minibus dari Belakang, Pengemudi Truk di Padang Bukannya Marah, tapi . . .

Rahmi Meri Yenti dari Nurani Perempuan mengatakan, Jaringan Peduli Perempuan melakukan aksi bersama untuk mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan.

Ia menuturkan sejak 2016 RUU tersebut sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI dan sudah dibahas.

Namun hingga akhir periode DPR RI 2015-2019, RUU tersebut juga belum disahkan.

Kisah Yessi, Driver Ojol Wanita di Padang, Pernah Diboncengi Penumpang hingga Minta Nomor Kontak

"Kami berharap RUU ini segera disahkan. Dengan perjalanan panjang RUU ini, kami ingin adanya undang-undang PK-S.

Karena kita tahu di Sumbar tercatat oleh Nurani Perempuan dari 2016 hingga 2018 ada 172 kasus kekerasan seksual," jelas Rahmi Meri Yenti.

Menurut Rahmi Meri Yenti, ada empat tujuan RUU PK-S jika disahkan di antaranya mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani kasus-kasus kekerasan seksual, menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

LIVE STREAMING : Jaringan Peduli Perempuan Gelar Teatrikal, Puisi dan Rebana di DPRD Sumbar

"Terkait korban kekerasan seksual, tentu kita berharap negara ikut menjamin dan mewujudkan hak korban, baik itu mendapatkan pemulihan, perlindungan, dan tidak ada pengulangan kekerasan," harap Rahmi Meri Yenti.

Rahmi Meri Yenti dan kawan-kawan (tidak hanya di Padang) tetap optimis terus mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PK-S.

"Saat ini kami melakukan kampanye secara masif dan Forum Pengadaan Layanan itu ada di beberapa wilayah di Indonesia. Kami akan terus mengadkovasi," ujar Rahmi Meri Yenti.

Pihaknya khawatir, jika periode DPR RI 2015-2019 berakhir, maka RUU PK-S juga ikut hilang.

"Ini yang menjadi ketakutan kami. Makanya kami akan terus mengadvokasi, agar cita-cita kita untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual tidak menjadi mimpi belaka," tuturnya.(*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved