Pemerintah Akan Renovasi 175.000 Rumah Tidak Layak Huni di 2020, Rp 4,36 Triliun Dianggarkan

Pemerintah Akan Renovasi 175.000 Rumah Tidak Layak Huni di 2020, Rp4,36 Triliun Dianggarkan

TRIBUNPADANG.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) akan merenovasi 175.000 unit rumah tidak layak huni pada 2020 mendatang.

Dana yang dianggarkan sekitar Rp 4,36 triliun yang merupakan bagian dari total alokasi anggaran bidang penyediaan perumahan sebesar Rp 8,48 triliun.

Nantinya hunian tidak layak huni itu diperbaiki melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

• Rahmat Curi Celana Dalam Wanita, Sang Pemilik Berteriak, Warga Berdatangan, Begini Jadinya

"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR.

Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2019).

Ada dua kategori dalam program ini. Pertama, BSPS Pembangunan Baru sebanyak 25.356 unit termasuk rumah tidak layak huni yang ada di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan BSPS Peningkatan Kualitas sebanyak 150.000 unit.

• TERUNGKAP Isi Curhat Mahasiswi Unand Sebelum Tewas Tergantung, Teman Kos: Ada Masalah Kuliah

Basuki mengakui, kendati setiap tahun ada anggaran peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, namun kemampuan pemerintah dalam hal pendanaan masih terbatas.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan.

Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

• Jelang Konser Ambyar di Solo Download Lagu MP3 Didi Kempot, Cidro Sewu Kuto hingga Banyu Langit

Ter pekait penyediaan Rumah Susun (Rusun) dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,14 trliun untuk 4.799 unit.

Penyediaan Rumah Khusus (Rusus) bagi nelayan, pekerja, aparat negara di kawasan perbatasan, warga terdampak bencana dianggarkan sebesar Rp 470 miliar untuk 2.000 unit.

"Adapun dukungan pemerintah kepada pengembang perumahan rumah subsidi melalui pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dianggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk 22.500 unit," ucap Khalawi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "175.000 Rumah Tidak Layak Huni Bakal Direnovasi"