Ada Indikasi Penyebaran Isu Pemilu Kacau, Polri Sebut Upaya Agar Masyarakat Takut ke TPS

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Polri mengungkapkan ada pihak yang berupaya agar masyarakat takut untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di hari pencoblosan.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Moechgiyarto mengatakan, upaya tersebut terlihat setelah ditemukannya indikasi penyebaran berita bohong.

Di mana, kata dia, indikasi berita bohong itu menyebut tentang potensi chaos pada saat hari pencoblosan.

Hal tersebut disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memancing ketakutan masyarakat, sehingga tidak datang ke TPS.

• Sumbar Peringkat 26 Rawan Pemilu se Indonesia, tapi Punya Sengketa Pemilu Terbanyak

• Ini Daftar 51 Lembaga Pemantau Pemilu yang Telah Terverifikasi Bawaslu

“Indikasinya sudah ada yang menyebar isu kalau Pemilu kacau, agar masyarakat takut,” katanya di Padang, Rabu (27/3/2019).

Dengan begitu, kata dia, banyak masyarakat yang memilih untuk ke luar negeri.

Apalagi, setelah hari pencoblosan banyak hari libur.

“17 April itu hari Rabu, kemudian Kamis hari terjepit, Jumat hari libur kenaikan Isa Almasih, Sabtu dan Minggu libur lagi.

Hampir sepekan libur. Masyarakat akan berbondong-bondong keluar negeri dan golput akan terjadi," katanya.

• Pemantau Pemilu yang Tak Patuh Terancam Dicabut Akreditasinya

• Rekap Penindakan dan Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Sumbar, Ada 30 Temuan dan 48 Laporan

"Kita menghindari golput besar-besaran. Kalau terjadi berarti partisipasi masyarakat terhadap Pemilu semakin rendah," tambahnya.

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, jelas Moechgiyarto, seluruh pihak harus ikut menyuarakan kesuksesan Pemilu berupa ajakan memilih.

Tidak saja penyelenggara, pemerintah di daerah juga harus masif mengkampanyekan ajakan memilih.

"Bukan mengkondisikan untuk memilih kandidat tertentu, jangan disalahartikan.

Polri dan jajaran pemerintah tetap dalam posisi netral.

Kalau ada dari pihak Polri yang tidak netral dan terbukti melanggar hukum, akan segera ditindak," ungkapnya.

• Bawaslu Sumbar Intens Awasi Kampanye Terbuka Pemilu 2019, Hadiri Setiap Kegiatan Peserta Pemilu

• Tampilkan Kreativitas Seni, KPU Sumbar Optimis Raih Partisipasi Pemilih di Pemilu 2019, 77.5 Persen

Komjen Pol Moechgiyarto juga mengatakan, Polri telah memetakan wilayah-wilayah rawan.

“Semua sudah dipetakan. TPS berpotensi konflik dan rawan politik uang.

Pola pengamanan juga telah diatur, jumlah TPS rawan dan TPS tidak rawan," jelasnya.

Komjen Pol Moechgiyarto menyatakan daerah Papua masih termasuk rawan konflik pada Pemilu 2019.

"Saya pikir masih rawan masalah administrasi dan masalah kriminalitas yang perlu kita antisipasi," ungkapnya.

Komjen Pol Moechgiyarto berharap semua pihak melakukan cooling system dan menyambangi masyarakat agar tidak golput.

Semua pihak juga diminta gencar mensosialisasikan Pemilu sehingga agar berjalan aman, damai, dan lancar.(*)