Hasil Pertemuan Rektor dan Mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang Seusai Aksi Demo, Dikaji Sepekan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rezi Azwar

TRIBUNPADANG.COM – Seribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang menggelar aksi unjuk rasa di Kampus Proklamator I Ulak Karang, Padang, Selasa (19/3/2019).

Rektor Universitas Bung Hatta Padang, Azwar Ananda pun langsung bergerak cepat dan menanggapi tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi demo. 

Setelah satu minggu pun dijadwalkan akan ada pembicaraan lagi.

Dalam aksi ini mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang menyampaikan sejumlah tuntutan.

Mulai sistem uang kuliah paket hingga fasilitas kampus tempat mereka mencari ilmu. 

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Rektor UBH mendatangi dan mengajak bicara mahasiswa bersama-sama di depan gedung Rektorat Universitas Bung Hatta.

"Sebagai rektor, tentu saya harus mendengarkan suara dari mahasiswa. Sebab mahasiswa adalah pelanggan kami, jika ada tuntutan, dan keinginan itu adalah suatu hal yang wajar," kata Rektor Azwar Ananda kepada wawancari oleh TribunPadang.com, Selasa (19/3/2019).

• Didemo Seribuan Mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang, Ini Jawaban Rektor

• Ribuan Mahasiswa Kampus Proklamator Satu Universitas Bung Hatta Lakukan Aksi Demo

• Dua Truk Tangki Pertamina Dibajak Pendemo Dibawa Ke Lokasi Unjuk Rasa Depan Istana

Ia mengatakan, sebagai Rektor tidak merasa keberatan dengan tuntutan yang diberikan kepadanya.

"Hasil diskusi hari ini baik dan bagus. Dan, pihak kampus termasuk saya, diberi waktu selama satu minggu untuk mengkaji masalah-masalah ini," ujarnya.

Ia mengatakan, setelah dalam waktu satu minggu, akan ada pembicaraan lagi.

"Jika tidak selesai, tentu saya harus berhenti. Karena saya sendiri yang menyatakan," ungkapnya.

Ia merencanakan akan melakukan segera menanggapi tuntutan yang ada.

"Poin yang disuarakan oleh mahasiswa yang pertama adalah tentang masa studi yang punya batas waktu, dan masa studi itu sekarang automasi," katanya.

Ia mengatakan, tidak bisa Universitas Bung Hatta saja yang melakukannya.

Karena ketika masa studi habis, maka akan keluar dengan sendirinya dari Ristekdikti.

"Itu tidak hanya terjadi di Universitas Bung Hatta saja. Tapi juga di kampus dan universitas lain," ujarnya.

• Gara-gara Cinta Segi Tiga, Pria di Batam Tewas Dikeroyok, Mayatnya Dibuang ke Semak-semak

• Lagu Minang Terbaru 2019 Cinto Ndak Basayok Andra Respati dan Eno Viola, Lirik Youtube Lagu Padang

• Gusti Randa Segera Menyandang Status Plt Ketum PSSI

Ia mengatakan, jadi mahasiswa harus hati-hati dengan masa studi, jangan sampai lewat waktunya.

Sebab kalau lewat, itu otomatis ijazah tidak sah lagi, dan data mahasiswa tidak ada lagi.

"Soal pembayaran uang kuliah tunggal yang diminta oleh mahasiswa itu adalah sistim lama.

Dan mahasiswa merasa keberatan, karena merasa ada ketidakadilan, dan ini sifatnya wajar," sebutnya.

Ia mengatakan, semua ini belum diputuskan, karena akan dikaji dalam waktu seminggu ini untuk dibahas.

Kertas tuntutan yang diberikan kepadanya, telah ditandatanganinya dengan catatan, karena masih perlu dibahas selama seminggu ini.

Diberitakan sebelumnya, seribuan mahasiswa UBH melakukan aksi demo di Kampus Proklamator I Ulak Karang, Padang, Selasa (19/3/2019).

Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua BEM Universitas Bung Hatta Fajri Indra Pratama, yang sekaligus koordinator umum aksi demo.

Pantauan TribunPadang.com, aksi tersebut berlangsung dari pukul 09.30 hingga pukul 12.20 WIB.

Mahasiswa juga sempat melakukan aksi bakar ban, dan membawa spanduk yang berisikan tuntutan dari mahasiswa.

• Ratusan Juta Uang Disita dari Ruang Menteri Agama, Istana: Enggak Usah Tanya Itu, Itu Teknikal!

• Inilah Persyaratan Paket Umrah Rp 23,5 Juta dari Padang-Jeddah Bersama PT Patra Jaya Humaira

Para pendemo meneriakkan agar Rektor diturunkan.

Mahasiswa juga menolak sistem uang kuliah paket yang diterapkan oleh kampus.

"Uang kuliah paket ini merugikan mahasiswa, dan ini adalah suatu ketidakadilan,” ujarnya.

Karena menurut mereka, uang kuliah ditetapkan Rp5 juta sampai Rp7 juta per semester untuk semua mahasiswa UBH.

Ia mengatakan, kerugian mahasiswa yaitu saat mahasiswa mengambil 17 SKS sama membayarnya dengan mahasiswa yang mengambil 24 SKS.

"Bagi mahasiswa yang hanya tinggal skripsi, tidak ada lagi mata kuliah, tapi tetap membayar sama karena dia paket sampai wisuda," ujarnya.

Ia juga meminta kembalikan ke sistem uang per SKS, yaitu satu SKS Rp125 ribu dan uang praktikum Rp 175 ribu per SKS.

“Dan, saat ini uang praktikum Rp 250 ribu,” jelasnya.

Ia mengatakan, rektor dan birokrat lainnya tidak melibatkan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan.

"Bagi yang sudah lewat masa studi delapan semester sampai 2020 akan angkat kaki dari kampus, sedangkan uang kuliah sudah berapa banyak dikeluarkan," ujarnya.

Ia mengatakan, peraturan ini baru dikeluarkan, namun dipaksa untuk dipakai.

Menurutnya, bagi mahasiswa baru tidak apa-apa, tapi bagi angkatan tahun 2012 akan menjadi masalah.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut untuk meningkatkan fasilitas di kampus tersebut.

Mahasiswa mengeluh, meski sudah membayar uang kuliah mahal, tapi fasilitas yang ada tak sebanding dengan apa yang mereka bayar.

Mahasiswa menyebut bahwa uang kuliah yang dibayar mencapai Rp7 juta per semester.

Fasilitas yang tak memadai itu antara lain, fasilitas di labor komputer.

Menurut dia, banyak komputer dalam kondisi rusak.

“Labor komputer hanya beberapa komputer yang hidup,” katanya.

Kemudian, AC di ruang kelas belajar juga banyak yang mati.

Parahnya, kata dia, toilet di kampus tersebut lebih buruk daripada toilet di SD, SMP ataupun SMA.

“Toilet  yang ada di UBH lebih buruk daripada yang ada di sekolah SD, SMP, dan SMA. Toiletnya tersumbat, airnya mati," katanya.(*)