BPKH dan Pemprov Sumbar Dorong Haji Ramah Lingkungan dan Penguatan Wakaf Berkelanjutan

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Sosialisasi Haji Ramah Lingkungan

istimewa
BPKH: Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, memaparkan konsep haji ramah lingkungan dalam Sosialisasi Haji Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Wakaf Berkelanjutan di Padang, Jumat (14/11/2025) 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Sosialisasi Haji Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Wakaf Berkelanjutan di Hotel Santika Padang, Jumat (14/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan haji yang peduli lingkungan serta penguatan wakaf produktif.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumbar melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Nizam Ulmuluk.

Hadir pula Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander, Pimpinan BWI Dede Haris Sumarno, Sekretaris Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah Mashuri Masyhuda, perwakilan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, serta para direksi bank syariah dari seluruh Indonesia.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama memperkuat ekosistem wakaf nasional, mendorong haji ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah.

Baca juga: Pengangguran Naik, Lulusan Perguruan Tinggi Sumbar Hadapi Persaingan Ketat dan Minim Lapangan Kerja

Dalam paparannya, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menegaskan bahwa isu keberlanjutan menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya jejak karbon penyelenggaraan haji modern, terutama dari sektor transportasi udara dan mobilitas jamaah selama di Tanah Suci.

“Konsep green hajj adalah upaya memadukan nilai ibadah dengan tanggung jawab ekologis. Haji tidak hanya memenuhi tuntunan syariah, tetapi juga harus berkontribusi menjaga kelestarian alam,” ujarnya.

Harry menambahkan, prinsip keberlanjutan juga harus tercermin dalam pengelolaan dana umat, salah satunya melalui penguatan wakaf produktif. Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dinilai menjadi instrumen modern, aman, dan berkelanjutan.

“CWLS memastikan nilai pokok wakaf tetap terjaga, sementara imbal hasilnya digunakan bagi kemaslahatan seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi,” lanjutnya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melalui Nizam Ulmuluk menegaskan komitmen daerah dalam optimalisasi wakaf produktif.

Baca juga: Polres Pesisir Selatan Evakuasi Bangkai Kapal Patroli PSDKP yang Dibakar Massa di Muara Air Haji

“Kegiatan ini penting untuk memastikan wakaf memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Aset wakaf BWI, Baznas, dan OPD terkait harus dioptimalkan agar benar-benar berdayaguna,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa seorang Muslim tidak hanya dituntut taat beribadah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Sinergi BPKH dan Pemprov Sumbar diharapkan mempercepat gerakan sosial untuk keberlanjutan melalui haji ramah lingkungan dan penguatan wakaf produktif.

Langkah ini menjadi bukti bahwa isu lingkungan, tata kelola dana umat, dan kesejahteraan sosial dapat berjalan beriringan dalam satu agenda besar: menciptakan haji yang lebih hijau dan masa depan wakaf yang lebih berdaya bagi masyarakat.

 

Sumber: Tribun Padang
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved