Tiga Daerah di Sumbar Jadi Lokasi Sekolah Rakyat, Lima Puluh Kota Resmi Bergabung

PEMERINTAH Pusat resmi menambah satu daerah lagi di Sumatera Barat (Sumbar) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Sebelumnya, program ini hanya dialokasikan untuk dua daerah: Kabupaten Solok dan Dharmasraya.

Kepastian tersebut diperoleh usai pertemuan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

“Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Vasko menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis menjadi kunci percepatan program nasional.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret memperjuangkan pembangunan yang menyentuh masyarakat.

Baca juga: Pemprov Sumbar Usul Pemerintah Pusat Bayar Gaji ASN di Tengah Pengurangan Dana Transfer ke Daerah

“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik penetapan tersebut. Ia menyebut kehadiran Sekolah Rakyat akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Program ini sangat berarti bagi anak-anak keluarga pra sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan segera dimulai,” ujar Safni.

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk kategori desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah ini berkonsep berasrama penuh untuk jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara.

Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, termasuk sarana belajar, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya. (rls)