TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Mahasiswa hingga aktivis di Sumatera Barat (Sumbar) melakukan demonstrasi terkait efisiensi anggaran di DPRD, Selasa (18/2/2025). Demo dimulai sekira pukul 15.00 WIB.

Unjuk rasa terus berlangsung hingga pimpinan DPRD Sumbar menemui massa aksi pendemo sekitar pukul 17.00 WIB.

Di antara pimpinan DPRD Sumbar yang menemui massa aksi ialah Ketua DPRD Muhidi, hingga dua orang Wakil Ketua DPRD Nanda Satria dan Iqra Chissa.

Pimpinan DPRD dan massa aksi bersepakat untuk dialog. Mereka duduk bersila di depan Kantor DPRD.

Mulanya sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan kegelisahan terkait kondisi Indonesia hari ini, utamanya terkait efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis.

Baca juga: Protes Kebijakan Efisiensi Anggaran! Mahasiswa Sumbar Demo di DPRD, Sindir Program Makan Gratis

Mereka meminta komitmen DPRD Sumbar sebagai wakil rakyat menyuarakan keresahan mahasiswa di pusat.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan menyuarakan aspirasi mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa lalu menyerahkan kajian dan tuntutannya yang telah disusun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi diminta untuk menandatangani dan punya sikap yang sama dengan mahasiswa.

Muhidi lalu membacakan poin-poin tuntutan mahasiswa, dan menandatanganinya.

Baca juga: Mahasiswa Demo ke DPRD Sumbar, Pasang Spanduk Foto Prabowo Bertuliskan "Ndasmu Oke Gas"

Berikut ini bunyi tuntutan mahasiswa tersebut:

Kami DPRD Sumatera Barat dan aliansi BEM Sumatera Barat serta gerakan rakyat sipil yang ada di Sumatera Barat menyatakan sikap dan menuntut;

1. Cabut dan evaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025.

2. Evaluasi total makan bergizi gratis

3. Efisiensi dan rombak kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

4. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

5. Tolak revisi UU Minerba.

6. Realisasikan anggaran Tunjungan kinerja dosen

7. Menolak RUU TNI Polri dan Kejaksaan.

8. Mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa Demo di DPRD Sumbar Terkait 100 Hari Kinerja Prabowo dan Gibran Rakabuming

Muhidi dan Koordinator Pusat Aliansi BEM Sumbar menandatangani kajian dan tuntutan, setelahnya demontrasi pun berakhir sekitar pukul 17.35 WIB.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang diwawancarai wartawan mengatakan, sesuai kewenangan DPRD akan menyalurkan aspirasi mahasiswa tersebut.

"Tadi ada beberapa aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa Aliansi BEM se-Sumatera Barat. Ada beberapa poin tuntutan, tapi tuntutannya itu merupakan wewenang pusat semuanya. Tentu kita di DPRD menyalurkan aspirasi, sebagai masukan untuk pemerintah pusat. Mudah-mudahan tuntutan-tuntutan yang ada itu bisa dievaluasi atau ditindaklanjuti," kata Muhidi.

Diketahui sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga aktivis masyarakat sipil melakukan demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca juga: Dosen ISI Padang Panjang Tuntut Hak Tukin, Gelar Aksi Demo Dramatis Teaterikal, dan Kreatif

Mereka melakukan unjuk rasa merespons kondisi Indonesia hari ini, utamanya soal kebijakan efisiensi anggaran yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Mahasiswa dan aktivis demonstrasi ke DPRD Sumbar agar Wakil Rakyat Sumbar menyampaikan aspirasi mereka ke pusat.

Demonstran menyampaikan aspirasi mereka melalui pengeras suara dari atas mobil boks yang diparkirkan di depan pagar Kantor DPRD Sumbar.

Pantauan Tribunpadang.com, demontrasi dimulai sekita pukul 15.00 WIB. Saat demontrasi berlangsung jalan di depan Kantor DPRD Sumbar dialihkan sementara.

Sejumlah spanduk dibawa oleh massa aksi. Diantaranya ada foto Presiden Prabowo Subianto yang disilangi dengan cat. Lalu, di samping foto ada tulisan "Ndasmu #oke gas". Spanduk ini dipasang di pagar Kantor DPRD.

Selain itu juga ada spanduk bertuliskan "Indonesia Gelap", "Kabinet Genuk", "Kesejahteraan Rakyat Itu Utama", "Pemangkasan Anggaran= Sengsara! #Indonesiagelap", "Kenyang Gak, Bodoh Iya", "Kabinet Makanan Gratis", "Oke Gas, Uang Rakyat Gas", "#daruratpendidikan, hingga "Mahasiswa BEM SB Melawan".

Di samping berorasi, sejumlah mahasiswa melakukan aksi teatrikal di sela-sela demonstrasi.

Mereka menampilkan teatrikal menyentil program makan bergizi gratis. Beberapa orang tampak memakan sebungkus nasi. Lalu, seseorang darinya menyebut bahwa program makan bergizi gratis 

"Lebih penting makan dari pendidikan. Bagi mereka biarkan otak kosong yang penting perut kenyang," kata salah seorang dari penampil teatrikal.

Rifaldi, Koordinator Pusat Aliansi BEM Sumatera Barat menolak pemangkasan anggaran yang menyentuh sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.

"Kami sepakat pengurangan anggaran terkait jalan-jalan, kunjungan, kegiatan-kegiatan seremonial pejabat. Tapi kami tak sepakat bila efisiensi anggaran memangkas ranah krusial seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan," kata Rifaldi.

Aktivis masyarakat sipil dari LBH Padang Diki Rafiqi juga turut berorasi menyampaikan keresahannya terkait efisiensi anggaran.

Menurutnya, ada sejumlah Kementerian dan Lembaga yang seperti mendapat keistimewaan dalam kebijakan efisiensi anggaran yakni Kementerian Pertahanan hingga Kepolisian.

"Kenapa anggaran TNI hingga kepolisian tidak terkena efisiensi, sementara pendidikan dipangkas," tutur Diki.

Untuk diketahui juga, aksi demontrasi ini juga diwarnai aksi bakar ban. (*)