BPN Kanwil Sumbar

Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Gelar Morning Briefing dan Terima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI

Penulis: rilis biz
Editor: Emil Mahmud
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menggelar morning briefing rutin dipimpin oleh Zulfitria Nuryanti, S.P., pada hari ini, Selasa, (5/11/2024)

KANTOR Pertanahan Kota Bukittinggi menggelar morning briefing rutin yang dipimpin oleh Zulfitria Nuryanti, S.P., pada Selasa, (5/11/2024). 

Kegiatan ini dihadiri oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dan bertujuan untuk membahas berbagai aspek teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam morning briefing kali ini, Zulfitria memimpin diskusi mengenai langkah-langkah teknis yang perlu diambil dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, sesi sharing juga dilakukan untuk membahas kendala dan tantangan yang dihadapi oleh petugas loket. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar setiap petugas loket dapat terus meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Setelah morning briefing, Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menerima kunjungan kerja dari anggota DPD RI, H. Irman Gusman, S.E., MBA.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas beberapa isu strategis, termasuk Program Reforma Agraria, konflik pertanahan di daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menerima kunjungan kerja dari
anggota DPD RI, H. Irman Gusman, S.E., MBA.(Foto:Istimewa

Irman Gusman dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, khususnya terkait dengan percepatan sertifikasi aset pemerintah Kota Bukittinggi.

Ia mengungkapkan bahwa proses sertifikasi yang cepat dan tepat sangat penting untuk memastikan kepastian hukum atas tanah-tanah milik pemerintah daerah.

Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi terus berupaya untuk menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal pelayanan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. (rls)

Berita Terkini