Oleh: Tim Sofia, S.Pd.M.Pd, Guru SDN 17 Pasaman Jambak, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat

Jika kita dari Padang ke Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat. Sekitar 3 km sebelum Simpang Ampek, ada daerah bernama Jambak. Daerah ini berada di Nagari Lingkuang Aua Jambak, dengan jumlah penduduknya lebih kurang 3.555 Jiwa.

Selama ini orang menyebut, Nagari Jambak berawal dari nama dari singkatan Jawa, Minang, Batak. Namun, sebutan yang selama ini melekat dipikiran banyak orang, justru keliru. 

Bapak Maisar selaku Sekretaris Nagari saat ini dan juga orang tuanya merupakan penduduk yang sudah lama berdomisili di Jambak, menyampaikan bahwa sebenarnya jauh sebelum terbentuknya perkebunan sawit Ophir di Jambak ini ada surau yang benama Surau Imam Jambak. 

Surau ini didirikan oleh Tuanku Syeh Imam Jambak, namun itu tidak ada lagi. jika dilihat dari letaknya tidak Jauh dari lokasi tersebut didirikanlah Mesjid Al Falah yang sekarang masih ada meski telah terjadi beberapakali perubahan bentuk pembangunanya. 

Hal ini terjadi karena setelah Indonesia merdeka tanah bekas perkebunan Belanda diserahkan pada Purnawirawan TNI, termasuk daerah Jambak.

Baca juga: Kunjungi Negeri Jiran Malaysia Karena Prestasi Akademik di Sekolah

Kemerdekaan sudah diraih, daerah yang masih hutan belantara serta perkebunan Ophir yang diolah Belanda telah ditinggalkan. 

Pemeritah Indonesia pada saat itu, memberikan penghargaan khusus kepada TNI  yang bertugas di daerah Minang yang berasal dari pulau Jawa. Seperti suami Malwarni (82), Almarhum suami beliau merupakan TNI dari Jawa dan bertugas di Bukittinggi. 

Kemudian dipindahtugaskan ke Jambak dengan dalih bahwa setiap TNI yang mau tinggal di wilayah Ophir, akan diberi pesangon 50.000 ribu rupiah dan tambahan 2 hektar tanah perkebunan.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Haji Prapto yang merupakan anak pensiunan TNI Kodam 3 Payakumbuh yang Almarhum ayah beliau juga barasal dari Jawa dan pindah ke Jambak.

Namun, rasa enggan orang menerima penghargaan tersebut cukup banyak. Tidak semua TNI mau menerima penghargaan tersebut. Tidak jarang para TNI menolak untuk tinggal di hutan perkebunan.

Baca juga: Media Sosial dan Pendidikan Bagaikan Kunci dengan Gembok

Bahkan ada TNI yang mendapatkan lahan perkebunan yang banyak namun diberikan pada orang lain agar menjadi sebuah perkampungan yang ramai.

Pada pemeritahan presiden Soeharto, mulai dibuka PTP 6 atau di sebut perkebunan Pir Ophir yang berarti Perkebunan Inti Rakyat Ophir. 

Untuk mencukupi jatah pembagian dan pembukaan perkebunan kelapa sawit pada pemeritahan Presiden Soeharto, maka pembagian tersebut diberikan 60 persen untuk daerah Inti dan 40 persen untuk rakyat yang terletak di Jambak. 

Untuk mencukupi kuota pendaftaran bagi yang ingin, masyarakat bisa juga diberi jatah perumahan dan tanah perkebunan 2 hektar. Pembagian ini diberikan dengan cara dana talang, karena dana pengolahan perkebunan tersebut dibantu BANK Dunia yang merupakan Proyek dari Jerman.