Demo Tolak PPDB

Demo Disdik Sumbar Soal PPDB, Forum Anak Nagari Nanggalo Keluhkan Sulitnya Masuk SMA Negeri

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Fuadi Zikri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Proses audiensi antara Forum Anak Nagari Nanggalo dengan Dinas Pendidikan Sumbar soal PPDB 2023, Kamis (6/7/2023). Forum Anak Nagari Nanggalo mengeluhkan sulitnya masuk SMA negeri pada PPDB ini.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Forum Anak Nagari Nanggalo Kota Padang mengeluhkan banyaknya anak yang telah lulus SMP setingkat di Nanggalo tidak bisa masuk SMA negeri.

Penyebabnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA negeri berdasarkan jarak rumah atau jalur zonasi.

Sementara di wilayah tersebut hanya ada satu SMA negeri, yaitu SMA 12 Padang.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tolak PPDB Jalur Zonasi, Puluhan Orang Tua Murid Demo Disdik Sumbar

Sedangkan ke SMA negeri lain akan kalah dengan peserta lain karena jaraknya rumah ke sekolah jauh.

Hal ini dikemukakan oleh ketua Forum Anak Nagari Nanggalo, Yuldi Efendi saat menyampaikan aspirasi ketika beraudiensi dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Kamis (6/7/2023).

Yuldi Efendi menyebut banyak keluhan-keluhan masyarakat terkait PPDB jalur zonasi ini, untuk itu pihaknya meminta agar jalur zonasi ini dievaluasi.

Sejumlah orang tua murid menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/7/2023). Mereka berunjuk rasa menolak pemberlakuan jalur zonasi pada PPDB sembari berorasi dan membentangkan alat peraga penolakan. (TribunPadang.com/Rima Kurniati)

"Kami meminta agar anak-anak kami bisa masuk SMA negeri," kata Yuldi Efendi.

Sementara itu, salah seorang Ketua RW di Kampung Lapai, Nanggalo, Dihenri juga menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat untuk memasukkan anak ke SMA negeri.

Menurutnya, ada anak asal Nanggalo, mau masuk SMA 3 Padang melalui jalur afirmasi.

Baca juga: 169 SMA Negeri di Sumbar Masih Kekurangan Murid, Disdik Sumbar Ungkap Penyebabnya

Namun tidak lulus padahal termasuk keluarga kurang mampu dan terdata.

Sementara jika daftar melalui zonasi tidak bisa, karena tempat tinggalnya di Kampung Lapai.

Serta tidak bisa daftar jalur zonasi saat daftar SMA 3 maupun SMA 12.

"Sementara mau masuk PGRI atau swasta, dia warga kurang mampu," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Sumbar, Suryanto mengaku pihak menyerap aspirasi masyarakat tersebut.

"Kita akan mendiskusikan dengan kepala dinas dan mencarikan solusi," ujarnya.

Ia mengatakan, selain SMA negeri, saat ini sejumlah SMK negeri di Padang juga masih banyak kursi kosong.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News

Berita Terkini