Akses berita terupdate se-indonesia lewat aplikasi TRIBUNnews

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 105, Analisislah Kasus di Bawah Ini

Editor: Mona Triana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 105

TRIBUNPADANG.COM - Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 105.

Ini merupakan pembahasan yang terdapat dalam buku PKN Kelas 11 Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia.

Kunci Jawaban ini ditujukan sebagai panduan bagi para siswa mengerjakan tugas.

Diharapkan para siswa mampu menyelesaikan tugas masing-masing.

Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 105 Tugas Mandiri 3.5 Tugas Mandiri 3.5

Analisislah kasus di bawah ini! 

Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 2000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu. Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian?

Jawaban :

Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut adalah:
pelaku warga sipil akan disidang di pengadilan negeri karena melakukan pelanggaran pidana
kelima anggota Badan Intelijen Negara akan disidang oleh pengadilan militer karena statusnya sebagai anggota TNI

Pembahasan:

Berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009, tepatnya pada Pasal 18, lingkungan kekuasaan kehakiman meliputi 4 (empat) lembaga peradilan yaitu:

1.  Peradilan Umum,  

Berwenang menangani perkara pidana dan perdata, termasuk juga perkara pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Peradilan umum ini terbagi menjadi tingkat pertama dan tingkat banding.  

Peradilan umum tingkat pertama disebut “Pengadilan Negeri” dan berkedudukan di kabupaten atau kota. Peradilan umum tingkat banding disebut “Pengadilan Tinggi” dan berkedudukan di provinsi.

Dalam soal ini, warga sipil yang menjadi pelaku akan disidang di pengadilan negeri, karena tindakan pemalsuan uang merupakan tindakan pidana yang disidang di pengadilan negeri.

2. Peradilan Agama,  

Halaman
12

Berita Terkini