Pemko Padang Sampaikan Tiga Ranperda, Plh Sekda Kota Sampaikan Arti Penting

Editor: Emil Mahmud
Suasana rapat Paripurna penyampaian tiga ranperda, di Kantor DPRD Kota Padang, Senin (27/9/2021).

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk dibahas bersama DPRD Padang pada Senin (27/9/2021).

Ketiga ranperda tersebut perubahan kedua atas Peraturan Daerah (perda) nomor 6 tahun 2016 tentang usulan pembentukan dan perubahan organisasi perangkat daerah Padang.

Lalu perubahan ketiga atas perda nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Terakhir, perubahan atas perda nomor 10 tahun 2017 tentang barang milik daerah. 

Baca juga: Warga Teluk Bayur Kota Padang Mengadu ke DPRD, Minta Fasilitasi Sertifikasi Lahan 6,5 Ha

Suasana rapat Paripurna penyampaian tiga ranperda, di Kantor DPRD Kota Padang, Senin (27/9/2021). (TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI)

Baca juga: Cara Lihat Live Score Hasil SKD CPNS Pemprov Sumbar 2021, Klik Laman Youtube BKD Prov Sumbar

Plh Sekda Padang Edi Hasymi mengatakan, perubahan ketiga ranperda tersebut untuk mempermudah pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengikuti aturan perundangan-undangan lebih tinggi. 

Menurutnya, perubahan ketiga atas perda nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu ini mengingatkan adanya peraturan Undang-undang cipta langan kerja nomor 11 tahun 2020.

"Adanya undang ini mengubah paradigma Izin mendirikan Bangunan (IMB), menjadi persetujuan bangun gedung yang harus diikuti daerah, paling lama enam bulan setelah aturan itu berlaku, " kata Edi Hasymi.

Baca juga: Sekda Amasrul Dinonaktifkan, Belasan Massa Gelar Aksi Demo di DPRD Padang

Edi Hasymi, mengatakan mulai Agustus 2021 ini, pemerintah daerah seharusnya sudah mengubah pelayanan perizinan mendirikan bangunan ini.

"Untuk pemungutan retribusi perizinannya, maka daerah harus mempunyai perdanya," ungkapnya.

Edi Hasymi, mengatakan perubahan ini juga mengikuti perubahan objek dan nilai retribusi bangunan.

"Perubahan aturan tentang perizinan ini perlu dilakukan, agar berkontribusi untuk pendapatan daerah," tambahnya. 

Edi Hasymi menambahkan, perubahan perda tentang barang dan jasa daerah dilakukan mengingat masih banyaknya aset daerah yang belum secara maksimal digunakan. 

Menurutnya, setelah disampaikan ke dewan, diharapakan perubahan perda tersebut segera dilakukan pembahasan dan penetapan. (TribunPadang.com/Rima Kurniati)