Wawako Pariaman Mardison: Seluruh Fraksi DPRD Pariaman Setujui Ranperda Pilkades 2021

Penulis: Wahyu Bahar
Editor: Mona Triana
Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyudin saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pariaman. Selasa (24/8/2021)

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pariaman.

Ia juga memberikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi, terkait Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bertempat di Kantor DPRD Kota Pariaman, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Kota Pariaman Jadi Tuan Rumah Etape 1 Gran Fondo TDS 2021, Garis Start Dimulai di Pantai Kata

Baca juga: Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Kepala Daerah Secara Virtual

Baca juga: Desa Apar Kota Pariaman Masuk 50 Besar Nasional, Nominasi Desa Wisata Terbaik ADWI Tahun 2021

Beberapa pandangan umum fraksi di DPRD Kota Pariaman disampaikan oleh perwakilan enam fraksi, yaitu Efrizal dari Fraksi Golkar, Asman Tanjung dari Fraksi PPP, Syafrudin dari Fraksi Keadilan Demokrat, Romi Novrialdi dari Fraksi Bulan Bintang Nurani, Harpen Agus Bulyandi dari Fraksi Gerindra dan Jonasri dari Fraksi Nasdem.

Mardison Mahyuddin atas nama Pemko Pariaman mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Pariaman terkait dengan Ranperda Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

"Hari ini kita mendengarkan secara langsung pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pariaman terkait Ranperda Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diusulkan Pemko Pariaman. Secara keseluruhan, seluruh fraksi menyetujui akan Ranperda tersebut namun ada beberapa usulan yang disampaikan, dan akan menjadi catatan bagi kami nantinya," ujar Mardison.

Baca juga: Kisah Seorang Ibu di Padang Pariaman, Hidupi 3 Orang Anak, Penghasilan Rp 30 Ribu Sehari

Baca juga: Tips Membuat Keripik Jengkol Pariaman Agar Berukuran Besar, Pilih Jengkol Tua dan Masih Segar

Baca juga: Iqhbal Pria Asal Pariaman Juara 1 Kompetisi LIDA 2021, Genius Umar: Punya Mental Pemenang

Sebelumnya, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desanya telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

"Dengan telah keluarnya Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, kita perlu memperbaharui Perda Nomor 6 Tahun 2016 tersebut, agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini," tutur Mardison.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Pariaman: Ketuk Palu Ranperda Pilkades Paling Lambat September 2021

Baca juga: Curhat Pengusaha Keripik Jengkol di Pariaman, Putri: Sebelum Pandemi Bisa Terjual 10 Kg per Hari

Lanjut dia, banyak kepala desa di Kota Pariaman yang sudah habis masa jabatannya, sehingga Ranperda tersebut perlu diterapkan.

"Tujuannya ialah agar pemilihan kepala desa dapat kita laksanakan dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga pada pemilihan Kepala Desa nantinya tidak terkendala dan disesuaikan dengan situasi terkini," kata dia.

Kedepannya, pihaknya akan melakukan sosialisasi agar tujuan Ranperda tersebut dapat diterima dan dipahami pada pemilihan Kepala Desa mendatang.

Baca juga: Bisnis Keripik Jengkol di Kota Pariaman, Putri: Ada yang Datang dari Padang, Beli Karupuak Jariang

Baca juga: Gudang Perabot di Air Santok Kota Pariaman Dilahap Si Jago Merah, Kerugian Ditaksir Sekitar Rp 1 M

Harap dia, Perda ini cepat selesai sehingga pemilihan kepala desa serentak segera dilaksanakan, karena 17 kepala desa yang habis masa jabatannya, digantikan tugasnya oleh beberapa Kepala OPD.

"Ranperda ini dibuat sebagai upaya menyelaraskan arah kebijakan pemilihan kepala Desa dengan program unggulan pemerintah desa agar rencana pemilihan kepala desa berkualitas dan berinovasi menuju sumber daya unggul Indonesia maju, dan upaya dalam menekan angka penyebaran Covid-19 serta dapat membangkitkan ekonomi Kota Pariaman yang lebih baik lagi," pungkas Mardison. (*)