Baca tanpa iklan
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengatakan Sumbar jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain, khususnya dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumbar tahun 2020 di Pangeran Beach Hotel, Rabu (2/12/2020).
"Di Sumbar kebakarannya masih kecil, kita cukup bagus pengendalian kebakaran hutan. Petugas hendaknya mementingkan untuk mencegah sebelum kebakaran tersebut terjadi," ungkap Irwan Prayitno.
Saat hotspot terpantau setelit, kata Irwan Prayitno, sehingga ketika ada api supaya langsung dipadamkan.
Upaya ini selain dilakukan brigade, lanjutnya, juga dilakukan masyarakat di sekitar hutan dan perusahaan yang mengelola hutan.
Baca juga: Jarak Pandang Akibat Karhutla Masih Normal, Aktivitas Penerbangan Belum Terganggu
Baca juga: Bandingkanlah Potongan Buah Melon Berikut Ini!
"Alhamdulillah, sekitar 230 ribu hektare (Ha) hutan di Sumbar dikelola oleh masyarakat, tidak ada sedikitpun kebakaran. Karena hutan tersebut langsung jadi polisinya," ucap Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno mengimbau masyarakat yang ada pada kawasan hutan terdapat nagari dan desa yang sebagian besar berbatasan harus bisa menjaga hutan.
Termasuk meminta kepada seluruh pelaku industri di kawasan hutan agar cepat tanggap jika menemukan hotspot atau titik api.
"Kami mengingatkan kepada pengusaha, jangan ambil manfaat saja, jangan cari untung saja, tapi lupa kepada dampak lingkungan, medis, kemanusiaan, dampak ekonomi dan lainnya."
" Jangan lagi membakar lahan, kalau masih izinnya kita cabut," tegas Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno menuturkan, dampak kebakaran hutan tidak hanya pada kesehatan masyarakat berupa infeksi saluran pernafasan atau Ispa.
Namun juga dapat menghentikan berbagai aktivitas, baik aktivitas pendidikan, bisnis dan sebagainya.
Menurut Irwan Prayitno, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, upaya pencegahan sedini mungkin tetap harus dikedepankan.
Untuk itu perlu koordinasi yang lebih insentif seluruh pemangku kepentingan di Sumbar, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terjadinya bencana karhutla.
"Kita mengapresiasi upaya yang dilakukan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan, bersama TNI, Polri, BPBD, Brigade Kahutla, perusahaan, dan masyarakat peduli kebakaran sehingga berdampak terhadap berkurangnya kebakaran," ujar Irwan Prayitno.
Baca juga: Update Sebaran Kasus Covid-19 di Sumbar, Total 384 Dirawat, 1.949 Isolasi Mandiri dan 17.279 Sembuh
Baca juga: Sumbar Harus Mendapat Insentif karena Menjaga Hutan,Mulyadi:Perlu Kerja Politik Gubernur yang Cerdas
Peta Daerah Rawan
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra menyebutkan, kebijakan dalam mencegah sebelum kebakaran terjadi yakninya dengan memetakan daerah rawan.
Lalu, melakukan sosialisasi, melakukan patroli polisi kehutanan, termasuk bekerjasama TNI, Polri dan dengan masyarakat lokal.
Mencermati hotspot dari satelit yang diterbitkan Kementerian LHK, Yozarwardi mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan kebenaran titik api yang terpantau tersebut kebakaran.
"Kalau memang api, kami punya brigade di tingkat tapak atau nagari/desa, mereka yang pertama melakukan pemadaman."
"Apabila itu terjadi di kawasan perkebunan atau perusahaan pengelola hutan, itu kewajibannya memadamkan," ujarnya. (*)