Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Tifatul Sembiring menuturkan sudah saatnya Irwan Prayitno yang saat ini menjadi Gubernur Sumatera Barat dibawa ke kancah nasional.
Menurut Tifatul Sembiring, pemimpin daerah harus mampu dikenal di tingkat nasional.
Apalagi setelah menyelesaikan masa jabatannya di daerah.
Baca juga: Optimis Menangkan Mahyeldi-Audy di Pilgub Sumbar, Tifatul Sembiring Sebut PKS Punya Cara Sendiri
Baca juga: BREAKING NEWS: Sumbar Juara Umum MTQ Nasional 2020, Kalahkan DKI Jakarta dan Jatim
Tifatul Sembiring sendiri setuju bila Irwan Payitno yang tahun ini habis jabatan sebagai Gubernur Sumbar ikut meramaikan kancah nasional.
Prestasi Irwan Prayitno selama memimpin Sumbar sudah dikenal tingkat nasional,
Terlebih Gubernur yang memiliki gelar profesor ini juga sudah menuangkan pemikirannya dalam buku.
"Saya setuju IP dibawa ke nasional. Sejak era SBY sudah ditawarkan sebagai Menteri ESDM, namun ada yang tidak suka dengan dia, Itulah yang menguntingnya," ujarnya, Jumat (20/11/2020).
Terkait apakah Pilkada 2020 perlu ditunda atau dilanjutkan saat pandemi ini, menurut Tifatul hendaknya tetap jalan.
Baca juga: Sumbar Raih Emas Pertama di Cabang Fahmil Quran, Gubernur: Anak-anak Kita Sudah Berjuang Maksimal
Jika ditunda, tidak ada yang tahu sampai kapan Covid-19 berakhir di Indonesia.
"Saya, setuju pilkada lanjut sebab kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 ini selesai," kata Tifatul Sembiring, Jumat (20/11/2020) sore.
Tifatul Sembiring pun mengambil contoh Pilpres Amerika Serikat yang baru saja melahirkan presiden baru.
Negara seluas itu tetap menjalankan pilpres walau negaranya sedang dihantam Covid-19.
Dijelaskannya, pola hidup ke depan memang akan berbeda sehingga protokol kesehatan tetap akan diterapkan.
Pertemuan secara online masih banyak dilakukan dibandingkan pertemuan offline, tidak akan bisa seperti sebelum adanya covid-19.
Baca juga: Jelang Debat Pilgub Sumbar 2020, Paslon Mahyeldi-Audy Fokus dan Ikuti Pembekalan Teknis
"Kalau masyarakat lalai, maka Covid-19 ini akan lebih lama lagi. Provinsi yang baik menangani baru DKI Jakarta dan Sumbar," tambahnya.
Tifatul Sembiring mengatakaan untuk antisipasi kerumunan saat Pilkada, sanksi tegas harus diterapkan.(*)