Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Terkait rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit mengatakan memang belum mengajukan usulan ke pemerintah pusat.
Alasannya, usulan PSBB itu terkait lantaran hingga saat ini masih dilakukan penelitian oleh Balitbang Sumbar.
Menurutnya, PSBB itu harus ada kajian terkait dengan covid-19, ketahanan pangannya, seberapa banyak yang meninggal dan lainnya.
"Kita belum mengajukan sampai hari ini (Jumat 10/4/2020). Kebetulan belum ada juga kabupaten dan kota yang mengajukan PSBB," ungkap Nasrul Abit.
Menurut Nasrul Abit, risiko PSBB banyak kalau diterapkan, misalnya ada pembatasan.
Untuk sementara, katanya, lebih bagus yang pembatasan selektif dilakukan.
"Itu saja kita terapkan, barang siapa yang masuk ke Sumbar, ditracing dan diberi blangko langsung," kata Nasrul Abit.
Soal PSBB, kata Nasrul Abit memang dirinya sudah mengetahui pendapat perantau bermacam-macam.
Sejauh ini lanjutnya, sebagian ada yang setuju serta sebagian lainnya juga ada yang tidak setuju.
• Soal Usulan PSBB ke Pusat, Ini Penjelasan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
• BMKG: Informasi Arus Angin dari Utara ke Selatan Bawa Wabah Penyakit Adalah Hoaks
Tapi menurutnya, yang tidak setuju itu hanya orang yang pulang ke kampung halaman.
Sementara yang setuju, mereka akan tetap bertahan di Jakarta dan daerah lainnya.
"Pasti dalam hal ini ada yang pro dan kontra. Namun sampai saat ini belum ada keputusan, dan hal itu perlu rapat dengan forkopimda," terang Nasrul Abit.
Dikatakan Nasrul Abit, pihaknya harus mengkaji dulu bagaimana dampak PSBB jika diterapkan di Sumbar.
"Mudah-mudahan, tidak usah PSBB, tapi bisa menyelesaikan dengan cepat corona ini."
"Kemudian harapan kita, orang berkurang datang dari rantau, mereka yang datang juga datanya juga lengkap," harap Nasrul Abit. (*)