Berita Padang Hari Ini

Ketua LKAAM Padang Ajukan Jalan ByPass Lebih Tepat Dinamai Jalan Minangkabau

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang, Suardi Z Datuak Rajo Basa

LKAAM ingginkan nama Jalan Bypass Padang adanya kearifan lokal, usulkan Jalan Minangkabau dan Jalan Empat Jurai

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Padang Suardi Z Datuak Rajo Basa mengatakan penamaan jalan Bypass dari Teluk Bayur hingga batas kota harus mengutamakan kearifan lokal.

"LKAMM mengajukan adanya kearifan yang diutamakan kearifan lokal dan bijak diutamakan.

Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung," kata Suardi pada Senin (28/1/2020) di Padang.

Soal Penamaan Jalan Bypass Padang, DPRD Padang Sempat Disarankan Konsultasi ke Daerah Ini

Dikatakan LKAMM mengajukan kata Minangkabau sebagai nama Jalan Bypass tersebut.

Berdasar alasan kata Minangkabau menjadi nama yang umum serta tidak terjadi pengotak-ngotakan nama.

"Keberadaanya kita di Minangkabau, kita inginkan Jalan Minangkabau, jadi tidak berkotak-kotak. Dengan nama Minangkabau, diharapakan tidak terjadi pengotakan," tambah Suardi.

Selain itu, sesuai dengan nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

"Nanti orang turun dari pesawat di bandahara Minangkabau, langsung turun dan ketemu jalan Minangkabau," ungkap .

Selain itu, LKAAM juga menyaranakan nama tiga jurai dan empat jurai sebagai nama di Jalan Bypass tersebut.

Dikarenakan, sepanjang ruas jalan itu terdapat tiga atau empat kenagarian.

"Jalan tiga jurai, empat jurai, sepanjang baypas itu ada empat negari," tambahnya.

Dirinya menegaskan penamaan jalan harus ada landasan yang kuat atau mendasar, sebab jika diabaikam akan berdampak signifikan nantinya.

"Nama itu kadang-kadang diabaikan akan dampaknya bersignifikat dan haeus mendasarkan. Kami bukannya tidak menghargai nama pahlwan, masukanlah kearifan lokal itu," tambahnya.

Masih Dikonsultasikan

Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang mengadakan rapat bersama stakeholder terkait tentang penamaan nama Jalan Bypass Padang pada Selasa (28/1/2020) di Padang.

Suasana Rapat Komisi 1 DPRD Padang pada Selasa (28/1/2020) di Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). (TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI)

Rapat berlangsung alot dan banyak masukan-masukan penamaan Jalan Bypass Padang dari Teluk Bayur hingga batas Kota (Padang) tersebut.

Sebelumnya, segenap pihak terkait telah menetapkan penamaan jalan dibagi menjadi lima ruas dengan lima nama pahlawan.

Ketua Komisi 1 DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan keputusan penamaan jalan belum bisa ditetapkan karena banyaknya masukan penamaan.

"Keputusannya belum ada, hingga Selasa (28/1/2020) hari ini masih menerima masukan dari stakeholder yang ada untuk penamaan jalan tersebut, karena digunakan bersama.

Kami memastikan segenap warga Kota Padang, dari berbagai elemen, telah diundang tadi dan banyak masukan," kata Elly Thrisyanti pada Selasa (28/1/2020) di Padang.

Elly mengatakan benang merah dari pertemuan tersebut didapatkan penaman Jalan By Pass harus menggunakan nama pahlawan Sumbar dan mengadopsi kearifan lokal.

"Bahwa benang mereka, nama jalan itu adalah nama pahlawan betul-betul dari Sumbar dan mengadopsi kearifan lokal," kata Elly.

Selanjutnya, dari berbagai masukan kemudian akan diputuskan melalui mekanisme rapat

"InsyaAllah kami akan rapat dengan internal. Maupun dengan eksekutif untuk mendapatkan keputusan untuk dapat diparipurnakan," ujar Elly.

Sebelumnya, ada lima, lalu katanya ada yang menyarankan menjadi dua, ada yang satu bahkan ada yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Pariaman.

Ada yang mengadopsikan nama Soekarno Hatta, namun karena kantor Wali Kota diusulkan menjadi Bagindo Aziz Chan, banyak hal sudah kita catat," kata Elly.(*)

 Tulisan ini terkaii artikel yang telah tayang di Tribunpadang.com dengan judul Soal Penamaan Jalan Bypass Padang, DPRD Padang Sempat Disarankan Konsultasi ke Daerah Ini

Berita Terkini