Baca tanpa iklan
Wali kota Padang, Mahyeldi Tanggapi Aksi Demo Ricuh di Kantor DPRD Sumbar
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan keprihatinannya terhadap aksi demo ricuh di Kantor DPRD pada Rabu (26/9/2019) lalu.
"Kami prihatin lantaran ruangan DPRD Provinsi Sumbar hancur, meja, kursi hancur, dinding dicoret," kata Mahyeldi kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).
Mahyeldi mengatakan cara menyampaikan aspirasi atau demonstrasi sudah diatur dalam undang-undang (UU).
Permasalahan yang dituntut mahasiswa berkaitan dengan pemerintahan pusat bukanlah di DPRD Provinsi.
"Untuk menyampaikan aspirasi sudah diatur undang-undang, kalau gedung DPRD dihancurkan yang rugi kita semua," ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi mengungkapkan seharusnya mahasiswa menyampaikan aspirasi secara baik-baik.
Menurutnya, aksi mahasiswa yang menghancurkan gedung DPRD tersebut bisa mengakibatkan inflasi di Sumatera Barat.
"Demontrasi bisa mengakibatkan suplai ke Kota Padang bakal terganggu. Bisa inflasi walaupun tidak seberapa.
Anggaran dewan akan terkuras untuk memperbaiki gedung itu," kata Mahyeldi.
Terkait tuntutan mahasiswa, Mahyeldi mengaku dirinya setuju dengan beberapa tuntunan mahasiswa tersebut.
"Saya pribadi setuju dengan tuntutan mahasiswa tentang RUU itu. Kalau perlu kita bentuk tim lalu kita sampaikan ke pusat," kata Mahyeldi.
• Pasca Aksi Demo, DPRD Sumbar Tetap Agendakan Sidang Paripurna Pelantikan Dewan Definitif
• Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Sebut Kerugian Akibat Perusakan Gedung Dewan Sekitar Rp 3 Miliar
Sejauh ini, menurut Mahyeldi Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut belum ada sosialisasi kepada kepala daerah.
"Saya secara pribadi berpendapat RUU itu memang perlu ditunda dan disempurnakan dahulu. Kabut asap malahan yang patut didahulukan demi kebaikan rakyat," tambah Mahyeldi.
Mahyeldi mengatakan masyarakat Sumatera Barat bisa secara bersama-sama menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan Presiden RI.Wali Kota Padang Mahyeldi/Rima Kurniati