Pemprov Sumbar Dukung Penuh Reaktivasi Jalur Kereta Api dari Stasiun Padang ke Stasiun Pulau Air
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Tahun 2019, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Barat telah memulai upaya reaktivasi jalur kereta api dari Stasiun Padang (Stasiun Simpang Haru) ke Stasiun Pulau Air.
Program reaktivasi tersebut didukung penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala Seksi Perkeretaapian Dinas Perhubungan Sumatera Barat Mulyadi mengatakan tahapan pekerjaan jalur kereta api dari Stasiun Padang (Stasiun Simpang Haru) ke Stasiun Pulau Air memang sudah mulai.
Ia mengatakan awal 2020 diharapkan jalur kereta api sepanjang 2,5 km tersebut dapat beroperasi.
"Kemungkinan tahapan sekarang itu peningkatan rel dari kapasitas lama menjadi terbaru.
Kemudian, juga stasiun akan direvitalisasi kembali. Itu kan stasiun lama. Kemudian juga pembersihan lahan," kata Mulyadi baru-baru ini di ruangan kerjanya.
Ia juga mengatakan di Pasar Tarandam akan dibangun Shelter. Shelter tersebut akan digunakan untuk menaikan dan menurunkan penumpang, tetapi bukan stasiun.
Lebih lanjut ia menjelaskan, di sepanjang jalur kereta api dari Stasiun Padang ke Stasiun Pulau Air, menurut data setidaknya ada 238 bangunan warga yang terdiri atas rumah atau kios.
Dari 238 bangunan warga itu, 151 di antaranya bangunan berkontrak dengan PT KAI dan 87 bangunan liar (tanpa dikontrak).
Pihaknya akan memberikan bantuan berupa upah pembongkaran bangunan masing-masing Rp 150 ribu/M² untuk bangunan permanen, dan Rp 100 ribu/M² untuk bangunan semi permanen.
Namun yang mendapat upah pembongkaran kata dia adalah bangunan yang berkontrak dengan PT KAI sebagai pengguna aset.
"Pihak kami sudah memberikan sosialisasi kepada warga yang menyewa lahan di sepanjang rel kereta api. Warga diminta untuk mengosongkan lahan.
Setelah sosialisasi, bagi yang tidak mengindahkan sudah diberikan surat peringatan. Baik tahap 1, 2 hingga 3," jelas Mulyadi.
Mulyadi menjelaskan lahan sebetulnya sudah harus kosong sebelum perhelatan Pemilihan Presiden 2019. Namun ada kendala dengan pembongkaran bangunan tersebut.
"Pembongkaran itu butuh waktu. Masyarakatpun sudah tahu dan bersedia," tambah Mulyadi.
Mulyadi berharap aktifnya jalur kereta api dari Stasiun Padang (Stasiun Simpang Haru) ke Stasiun Pulau Air dapat meningkatkan pariwisata, perdagangan, dan perekonomian masyarakat. Serta menambah modal transportasi bagi masyarakat
"Disitu kota tua. Kami bersama Pemkot juga ingin meningkatkan pariwisata Kota Padang sepanjang Pantai Padang," pungkas Mulyadi.
Mulyadi juga menyebut stasiun Pulau Air sekarang dijadikan sebagai gudang.
Jika diperbaiki, existing yang lama tidak akan dhilangkan, tetapi ditambah besarannya.
"Sejarah lama tidak akan hilang. Kami akan tetap mempertahankan bentuk keasliannya. Kemudian ditambah sesuai kebutuhan sekarang," ujar Mulyadi.
Mulyadi bersyukur di Sumbar ada kereta api. Ia berharap kehadiran kereta api di Sumbar bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Lakukan Revitalisasi
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebut stasiun Pulau Air terus direvitalisasi oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Barat.
Pihak Sumbar terus berupaya membantu pihak balai merapikan pemukiman warga yang tidak berkontrak dengan PT KAI.
"Insya Allah tidak ada kendala. Karena itu punya negara. Mereka illegal dan bisa ditindak. Kalau ada yang menempati, mereka resmi menyewa kepada PT KAI," kata Irwan Prayitno saat ditemui, Jumat (26/7/2019).
Irwan Prayitno menyebut kehadiran jalur kereta api tersebut juga betul-betul mampu mendongkrak pariwisata.
"Itu daerah tua. Tidak hanya wisata, itu juga menambah alternatif transportasi masyarakat. Apalagi kalau sampai airport, kehadiran jalur KA tersebut dapat mempercepat jarak tempuh," tutup Irwan Prayitno. (*)