Menteri Nusron Hadiri Rapat Terbatas di Istana, Paparkan Isu-isu Terkait Pertanahan dan Tata Ruang

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/02/2025). 

Rapat ini membahas isu-isu strategis terkait pertanahan, tata ruang, serta pengelolaan lahan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron memaparkan berbagai tantangan dan kebijakan utama yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya keseimbangan dalam penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan, termasuk hunian, industri, perkebunan, serta pelestarian lingkungan.

 Selain itu, ia juga menekankan perlunya regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi konflik agraria dan mendorong investasi di sektor pertanahan.

Baca juga: Menteri ATR Dorong One Map Policy dan One Spatial Planning Policy Atasi Permasalahan Tata Ruang

Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa pengelolaan lahan dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, dan lingkungan hidup agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan keberlanjutan ekosistem.

Rapat ini turut dihadiri oleh seluruh menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait.

Mereka bersama-sama mendiskusikan berbagai solusi guna memastikan kebijakan pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam Ratas tersebut adalah percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat dan sektor usaha. Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan sertifikasi lahan yang lebih masif guna memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, baik individu maupun korporasi.

Selain itu, penataan ruang perkotaan juga menjadi sorotan utama dalam upaya menciptakan kota yang lebih layak huni dan ramah lingkungan.

Baca juga: Kepastian Hukum untuk Nelayan Muara Angke, Menteri Nusron Serahkan Sertifikat HGB

Di sisi lain, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem pertanahan nasional.

Menurutnya, digitalisasi pertanahan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Dengan adanya Rapat Terbatas ini, diharapkan kebijakan pertanahan dan tata ruang di Indonesia semakin terarah, terintegrasi, dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional.

Pemerintah terus berupaya menghadirkan solusi komprehensif guna menciptakan sistem agraria yang lebih berkeadilan dan berdaya saing. (rls)